JAKARTA – Pemerintah memastikan percepatan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Sumatera. Fokus utama bantuan diarahkan kepada para pengungsi di tiga provinsi yang mengalami dampak signifikan akibat banjir bandang dan tanah longsor, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (24/12/2025). Pertemuan tersebut membahas skema bantuan langsung tunai (BLT) serta berbagai bentuk dukungan lain yang disiapkan pemerintah untuk meringankan beban warga terdampak.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/12/2025), Seskab Teddy menjelaskan bahwa setiap keluarga pengungsi akan memperoleh bantuan tunai dengan nilai minimal Rp8 juta per kepala keluarga. Bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menggerakkan kembali roda perekonomian keluarga yang terdampak.
“Bagi saudara kita di Sumatra, setiap keluarga yang terdampak/mengungsi akan mendapat minimal Rp8 juta dengan rincian untuk isian rumah sebesar Rp3 juta dan pemulihan ekonomi Rp5 juta. Dana itu di luar dari beras 10 kilogram per bulan, uang lauk pauk Rp300.000 s.d. Rp450.000 per bulan, pembangunan hunian sementara dan tetap, serta uang tunggu hunian sebesar Rp600.000,” kata Seskab Teddy saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan isi pertemuannya dengan Gus Ipul.
Gus Ipul merupakan sapaan akrab Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Selain BLT, pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan dan dukungan pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi para pengungsi. Bantuan tersebut mencakup beras sebanyak 10 kilogram setiap bulan serta bantuan uang tunai untuk kebutuhan lauk pauk dengan nominal berkisar antara Rp300.000 hingga Rp450.000 per bulan.
Tidak hanya fokus pada pengungsi, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada korban jiwa dan warga yang mengalami luka akibat bencana. Santunan disiapkan bagi ahli waris korban meninggal dunia, serta bantuan khusus bagi korban yang mengalami luka berat.
“Seluruh dana santunan tersebut akan langsung dibagikan oleh Kementerian Sosial berdasarkan data & persetujuan dari setiap bupati/walikota daerah setempat,” ujar Seskab Teddy.
Skema penyaluran ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pemerintah daerah dilibatkan secara aktif dalam proses pendataan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun keterlambatan penyaluran bantuan.
Selain bantuan khusus bencana di Sumatera, pertemuan tersebut juga membahas penyaluran BLT reguler bagi masyarakat secara nasional. Program bantuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi.
“BLT reguler setiap bulannya Rp200.000, BLT tambahan selama 3 bulan dengan total Rp900.000 per kepala keluarga,” kata Seskab Teddy.
Program BLT tersebut menyasar sekitar 35 juta kepala keluarga atau setara dengan 120 juta jiwa di seluruh Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa ketepatan dan kecepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas utama agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
“Bantuan langsung tunai dipastikan harus diterima dengan tepat dan cepat,” ujar Seskab Teddy. []
Diyan Febriana Citra.