JAKARTA – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya terhadap transparansi informasi publik dalam proses pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Presiden Prabowo Subianto disebut tidak hanya memantau langsung perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi juga mendorong agar seluruh proses tersebut dilaporkan secara terbuka dan berkala kepada masyarakat.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden meminta Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta para menteri terkait untuk secara rutin memberikan laporan perkembangan kepada publik. Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan pascabencana.
Sebagaimana diunggah melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), pernyataan tersebut disampaikan Teddy dalam konferensi pers percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana wilayah Sumatera di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (11/02/2026).
“Bapak Presiden Prabowo terus memantau perkembangan pemulihan daerah bencana dan ingin agar Satgas serta setiap menteri terkait terus menyampaikan update berkala kepada publik,” kata Teddy.
Menurut Teddy, hasil dua bulan penanganan pascabencana menunjukkan capaian konkret yang berasal dari kerja terpadu berbagai unsur, mulai dari kementerian/lembaga, TNI, Polri, relawan, hingga partisipasi masyarakat. Pendekatan kolaboratif tersebut dinilai mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan dasar yang menjadi kebutuhan utama warga terdampak.
Dalam sektor perumahan, pemerintah mencatat sebanyak 5.500 unit hunian telah selesai dibangun, termasuk 1.500 unit yang rampung pada bulan pertama penanganan. Data tersebut mencerminkan fokus pemerintah pada pemulihan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama rehabilitasi.
Pemulihan infrastruktur transportasi juga menunjukkan perkembangan signifikan. Sebanyak 98 jembatan telah selesai dibangun kembali, sementara 99 ruas jalan nasional yang sebelumnya terdampak kini kembali berfungsi sepenuhnya. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam mempercepat distribusi logistik, mobilitas warga, serta pemulihan aktivitas ekonomi di daerah bencana.
Di sektor layanan publik, Teddy menyebutkan bahwa 87 rumah sakit dan 867 puskesmas telah kembali beroperasi melayani masyarakat. Aktivitas pendidikan juga mulai pulih, dengan hampir seluruh sekolah di wilayah terdampak kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, pasar dan aktivitas ekonomi masyarakat perlahan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Penyaluran dana kepada pemerintah daerah serta bantuan langsung kepada warga terdampak menjadi bagian dari strategi pemulihan menyeluruh yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat.
“Bapak Presiden tidak ragu-ragu untuk memberikan yang diperlukan sesegera mungkin,” kata Seskab Teddy.
Menjelang bulan suci Ramadan, perhatian pemerintah juga diarahkan pada stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di wilayah terdampak bencana. Presiden Prabowo menilai bahwa pemulihan fisik harus diiringi dengan jaminan akses kebutuhan pokok yang terjangkau bagi masyarakat.
“Terkait satu minggu menjelang bulan Ramadhan, Bapak Presiden ingin memastikan harga-harga dan ketersedian stok bahan pangan benar-benar ada dan benar-benar terjangkau di daerah terdampak bencana,” pungkas dia.
Upaya keterbukaan informasi, percepatan pembangunan, dan penguatan layanan publik tersebut menjadi indikator bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya diposisikan sebagai agenda teknis pembangunan, tetapi juga sebagai proses sosial yang menuntut akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat terdampak. []
Diyan Febriana Citra.