TEL AVIV – Proses hukum kasus dugaan korupsi yang menjerat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali bergulir mulai Minggu (12/04/2026) setelah otoritas setempat mencabut status keadaan darurat yang sebelumnya diberlakukan akibat konflik dengan Iran. Sidang yang telah berlangsung sejak 2020 itu dijadwalkan berlangsung hingga Rabu dan menjadi lanjutan dari perkara pidana yang belum mencapai putusan akhir.
Kelanjutan sidang diumumkan juru bicara pengadilan beberapa jam setelah sistem peradilan kembali beroperasi normal. “Dengan dicabutnya keadaan darurat dan kembalinya sistem peradilan untuk bekerja, sidang akan dilanjutkan seperti biasa,” demikainpernyataan pengadilan Israel, sebagaimana dilansir Al Jazeera, Jumat (10/04/2026).
Perkara ini menempatkan Netanyahu sebagai perdana menteri pertama dalam sejarah Israel yang menghadapi dakwaan pidana saat masih menjabat. Ia didakwa atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan sejak 2019. Meski demikian, seluruh dakwaan tersebut telah dibantah olehnya.
Sejak dimulai pada 2020, persidangan beberapa kali mengalami penundaan. Sejumlah penundaan sebelumnya juga disebut terjadi atas permintaan Netanyahu, termasuk saat ia mengajukan penundaan untuk memberikan kesaksian. Namun, pengadilan menolak permohonan tersebut karena dinilai tidak disertai alasan yang memadai.
Di tengah berjalannya proses hukum, Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut menyoroti kasus tersebut. Trump meminta agar pengadilan menghentikan proses hukum terhadap Netanyahu sekaligus mendesak pemberian grasi.
Trump menyebut tuduhan korupsi terhadap Netanyahu sebagai “witch hunt” atau tuduhan tanpa dasar. Ia juga menilai Netanyahu sebagai sosok yang memiliki jasa besar bagi Israel.
Kelanjutan sidang ini dinilai menjadi tahap penting dalam proses hukum yang telah berlarut selama beberapa tahun, sekaligus menjadi sorotan publik internasional di tengah dinamika politik dan keamanan kawasan. []
Redaksi05