PARLEMENTARIA – Di tengah arus politik yang semakin dinamis, hubungan antara politik dan kesejahteraan rakyat kembali menjadi sorotan. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo, politik tidak boleh semata-mata dimaknai sebagai perebutan kekuasaan, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan sosial.
Pesan tersebut ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-7 di RT 05 Kelurahan Damai, Balikpapan Kota, Rabu (30/7/2025). Forum yang dihadiri warga setempat itu mengangkat tema “Keterkaitan antara Politik dan Kesejahteraan Sosial”, menghadirkan suasana akrab namun sarat substansi.
Dalam pemaparannya, Sigit mengungkapkan bahwa makna politik telah bergeser jauh dari masa lalu. Jika dahulu kekuasaan kerap diperebutkan lewat kekuatan fisik atau militer, kini politik berlangsung dalam ruang demokrasi melalui gagasan, suara rakyat, dan partisipasi publik dalam pemilihan umum.
“Politik hari ini bukan lagi perebutan lewat senjata, melainkan lewat pemikiran dan suara rakyat. Politik seharusnya mencerdaskan dan mensejahterakan, bukan membuat gaduh,” ujarnya.
Menurut Sigit, forum seperti PDD bukan sekadar ajang diskusi, melainkan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010. Ketentuan itu menegaskan pentingnya pendidikan politik yang inklusif, terarah, dan berkelanjutan di daerah.
Sigit menekankan bahwa demokrasi tidak hanya menyangkut politik, tetapi juga mencakup aspek ekonomi. Demokrasi politik penting karena memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih dan menyuarakan pendapat. Namun, tanpa demokrasi ekonomi yang menjamin keadilan sosial, kesejahteraan sulit diwujudkan.
“Negara harus hadir di sektor-sektor strategis. Kita tidak boleh membiarkan ekonomi dikuasai segelintir orang. Kita ini bukan negara liberal,” tegasnya, mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan asas kebersamaan dan pemerataan.
Ia mencontohkan negara-negara Skandinavia seperti Norwegia dan Swedia yang berhasil memadukan demokrasi politik dan kesejahteraan rakyat melalui sistem welfare state. Indonesia, menurutnya, bisa meniru semangat tersebut dengan memperkuat sistem jaminan sosial yang sudah ada, seperti BPJS.
“BPJS bisa menjadi awal dari sistem kesejahteraan sosial yang lebih kokoh. Tapi semua itu hanya bisa berjalan jika politiknya stabil dan berpihak pada rakyat,” jelasnya.
Forum ini juga menghadirkan dua narasumber lain, yaitu Ruddy Iskandar dari Kesbangpol Balikpapan dan Joko Prasetyo, dengan moderator Imam Sutejo Kurniawan. Kehadiran para tokoh masyarakat, Ketua RT, serta warga dari berbagai latar belakang membuat dialog berlangsung hidup.
Ruddy Iskandar menegaskan bahwa politik sebenarnya telah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Mulai dari pemilihan Ketua RT, pengambilan keputusan di rumah tangga, hingga memilih sekolah untuk anak—semua mengandung unsur politik.
“Politik adalah cara mencapai tujuan. Maka penting bagi masyarakat untuk tidak salah memilih pemimpin. Jangan hanya terpikat janji, tapi lihat rekam jejak dan komitmennya,” ujarnya.
Ia menambahkan, rakyat memiliki kekuatan besar dalam sistem demokrasi. Jika janji kampanye tak ditepati, pemilu menjadi kesempatan untuk memberikan sanksi politik kepada pemimpin yang tidak memenuhi harapan.
Kegiatan ini tak hanya diisi paparan materi, tetapi juga dilengkapi kuis interaktif seputar Pancasila, Sumpah Pemuda, dan sejarah kebangsaan. Cara ini berhasil mencairkan suasana dan memicu antusiasme warga untuk terlibat aktif.
Setelah itu, forum dilanjutkan dengan sesi dialog terbuka. Warga diberi kesempatan mengutarakan langsung berbagai permasalahan di lingkungan mereka, mulai dari akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga persoalan administrasi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sigit menegaskan bahwa kehadirannya di forum bukan sekadar untuk berbicara, tetapi juga untuk mendengar.
“Saya tidak datang hanya untuk menyampaikan materi, tapi juga untuk mendengar. Semua aspirasi ini akan kami bawa dan perjuangkan di DPRD,” katanya.
Kegiatan ini menjadi bukti bahwa politik bisa menjadi instrumen perubahan sosial jika dijalankan dengan niat tulus, kesadaran penuh, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Pendekatan Sigit Wibowo yang terbuka dan edukatif menjadi salah satu cara memulihkan makna sejati politik: sebagai alat membangun kesejahteraan bersama. []
Penulis: Muhamaddong |Penyunting: Agnes Wiguna