PARLEMENTARIA – Hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat kembali menjadi sorotan setelah Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu, menekankan pentingnya membangun sinergi yang sehat. Menurutnya, suara rakyat adalah bagian penting dari demokrasi, namun harus disampaikan dengan cara yang bijak agar tujuan utama, yaitu perbaikan, benar-benar tercapai.
Pernyataan itu disampaikan Baharuddin usai menghadiri rapat resmi di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (02/09/2025). Ia menilai, masyarakat berhak menyampaikan kritik bahkan tuntutan, sebab wakil rakyat memang dipilih untuk memperjuangkan kepentingan warga. Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap aspirasi tidak disampaikan melalui tindakan yang merugikan bersama.
“Kelakuan yang tidak benar itu harus diubah. Jadi saya kira tuntutan teman-teman wajar saja,” ujarnya.
Ia menambahkan, banyak hal yang sering dianggap berlebihan dari sikap masyarakat, padahal tuntutan yang disampaikan pada dasarnya hanya soal kebutuhan dasar. Menurut Baharuddin, masyarakat akan merasa senang jika kepentingannya diperhatikan, sehingga yang dibutuhkan adalah langkah bersama antara wakil rakyat dan rakyat itu sendiri.
“Sebenarnya rakyat tidak pernah heboh. Rakyat itu senang kalau dibantu. Yang penting, perjuangan harus dilakukan bersama. Jangan sampai ada anggota DPR hanya bergaya setelah duduk, lalu lupa pada rakyat. Kalau rakyat marah, wajar saja, tapi itu juga karena kadang masyarakat sendiri memilih orang yang seperti itu,” jelasnya.
Baharuddin menekankan pentingnya keseimbangan dalam peran DPRD dan masyarakat. Menurutnya, masyarakat tidak hanya berhak menuntut, tetapi juga berperan sebagai pengawas jalannya pemerintahan. DPR, sebaliknya, harus mampu membuka ruang dialog tanpa batas agar rakyat dapat menyampaikan aspirasinya dengan leluasa.
“Saya berharap rakyat dan DPR bisa berjuang bersama. DPR juga harus selalu dikontrol. Kalau masyarakat ingin datang ke sini, silakan saja, kita bisa ngobrol. Yang penting jangan anarkis, karena kalau sampai ada penjarahan, kasihan juga. Apalagi kalau sampai merusak gedung, nanti harus dibangun lagi,” pungkasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa segala bentuk tindakan destruktif seperti perusakan fasilitas publik hanya akan merugikan rakyat itu sendiri. Setiap gedung atau sarana yang dirusak pada akhirnya harus diperbaiki kembali menggunakan anggaran daerah, yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat.
Melalui pernyataannya, Baharuddin menegaskan bahwa DPRD Kaltim tidak menutup ruang bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat. Sebaliknya, pintu dialog tetap terbuka selama komunikasi berlangsung dalam semangat saling menghargai dan mencari solusi.
Situasi ini memperlihatkan bahwa demokrasi di daerah tidak hanya ditopang oleh regulasi, tetapi juga oleh praktik nyata di lapangan, ketika rakyat dan wakilnya duduk bersama mencari titik temu. Baharuddin menilai, hal inilah yang akan memperkuat pondasi pembangunan di Kalimantan Timur.
Dengan kerja sama yang harmonis, ia optimistis persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan secara konstruktif tanpa mengorbankan kepentingan umum. Ia juga menegaskan bahwa pembangunan dan pelayanan publik hanya bisa berjalan baik jika masyarakat dan wakil rakyat saling mempercayai dan menguatkan.
Bagi Baharuddin, tantangan terbesar bukan hanya membangun gedung atau infrastruktur, tetapi membangun kesadaran kolektif bahwa perjuangan harus dilakukan bersama. Tanpa sinergi, kata dia, maka rakyat dan DPR akan berjalan di jalannya masing-masing, sehingga aspirasi yang diperjuangkan berisiko tidak sampai pada hasil yang diharapkan. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna