YERUSALEM – Situasi konflik di Jalur Gaza kembali memanas setelah Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, melontarkan usulan kontroversial terkait masa depan wilayah tersebut. Dalam konferensi pers bertajuk “Menang di Gaza pada akhir tahun” di Yerusalem, Kamis (28/08/2025), Smotrich mendesak pemerintah Israel agar segera mengambil langkah pencaplokan sebagian Gaza bila Hamas tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah dan melucuti senjatanya.
Smotrich, politisi sayap kanan yang selama ini menentang segala bentuk perundingan damai dengan Hamas, memaparkan rencana ultimatum yang cukup keras. Menurutnya, Hamas diberi tenggat untuk menyerah, meletakkan senjata, dan membebaskan seluruh sandera yang masih ditahan sejak serangan 7 Oktober 2023. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, ia mendorong agar Israel mencaplok satu bagian Gaza setiap pekan selama empat minggu. Dengan skema tersebut, mayoritas wilayah Gaza akan berada di bawah kendali penuh Israel.
“Ini bisa dicapai dalam tiga hingga empat bulan,” ujar Smotrich optimistis.
Rencana tersebut mencakup pemindahan warga Palestina ke bagian selatan Gaza, sementara pasukan Israel fokus mengepung dan menekan militan Hamas di utara serta pusat wilayah itu. Setelah penguasaan militer dicapai, tahap akhir yang diinginkan Smotrich adalah aneksasi menyeluruh.
Usulan ini disampaikan di tengah operasi militer besar Israel di Kota Gaza, kota terbesar di wilayah tersebut, yang sudah menimbulkan korban sipil dan membuat lebih dari dua juta penduduk harus mengungsi sedikitnya satu kali sejak perang dimulai hampir dua tahun lalu.
Smotrich bahkan mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar segera mengadopsi rencana tersebut. “Pemerintah harus punya keberanian mengambil langkah nyata, bukan hanya janji,” katanya.
Di pihak lain, Hamas langsung mengecam gagasan itu. Mereka menilai rencana Smotrich merupakan bentuk dukungan terang-terangan terhadap kebijakan pemindahan paksa serta upaya pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina.
Smotrich memang dikenal sebagai tokoh garis keras dalam koalisi pemerintahan Israel. Ia kerap menyerukan pembangunan kembali permukiman Yahudi di Gaza, wilayah yang ditinggalkan Israel pada 2005. Baru pekan lalu, ia juga menyetujui proyek besar di kawasan E1, Tepi Barat yang diduduki, meski menuai kritik internasional karena dinilai mengancam masa depan berdirinya negara Palestina yang merdeka.
Dengan pernyataan terbarunya, Smotrich mempertegas posisi politiknya: menutup rapat kemungkinan solusi dua negara dan mendorong kebijakan aneksasi sebagai jalan keluar dari konflik. Namun demikian, para pengamat memperingatkan bahwa langkah tersebut justru berpotensi memperpanjang penderitaan warga sipil dan semakin menjauhkan harapan perdamaian di kawasan. []
Diyan Febriana Citra.