BRUSSEL – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kembali menegaskan posisi diplomatiknya terkait krisis kemanusiaan di Gaza melalui kehadiran Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Pertemuan Tingkat Menteri Palestine Donor Group (PDG) yang berlangsung di Brussels, Kamis (20/11/2025). Forum tersebut menjadi ruang koordinasi strategis antara negara-negara pendonor, mitra regional, dan lembaga internasional untuk membahas pemulihan Gaza serta penguatan peran Otoritas Palestina.
Pertemuan itu dipimpin oleh Komisioner Uni Eropa untuk Mediterania, Dubravka Šuica, bersama Perdana Menteri Otoritas Palestina, Mohammad Mustafa. Dalam forum tersebut, Menlu Sugiono menyoroti kondisi Gaza yang tetap berada dalam situasi darurat kemanusiaan meskipun telah tercapai kesepakatan gencatan senjata. Ia menekankan bahwa langkah penghentian kekerasan harus bersifat permanen dan menjadi dasar menuju proses pemulihan yang menyeluruh.
“Menlu Sugiono menyampaikan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza tetap mengkhawatirkan meskipun telah tercapai kesepakatan gencatan senjata. Menlu Sugiono menegaskan bahwa pemulihan yang efektif hanya dapat dicapai apabila setiap bantuan kemanusiaan serta proses rekonstruksi dan pembangunan, senantiasa berpusat pada pemerintah dan rakyat Palestina,” demikian pernyataan Kemlu, Sabtu (22/11/2025).
Dalam sesi pleno, Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik inisiatif negara-negara pendonor untuk memperkuat koordinasi dalam rekonstruksi Gaza. Menurutnya, dukungan yang diberikan harus berfokus pada pembangunan yang inklusif serta memastikan bahwa pemulihan tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga memulihkan martabat masyarakat Palestina sebagai korban konflik berkepanjangan.
Forum PDG kali ini juga meninjau perkembangan implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Gaza yang diadopsi pada 17 November 2025. Para peserta menekankan pentingnya kehadiran mekanisme implementasi yang operasional dan terukur agar resolusi tersebut tidak berhenti pada dokumen normatif, tetapi benar-benar membawa dampak nyata menuju kemerdekaan Palestina.
“Kita perlu memastikan adanya mandat PBB yang jelas bagi misi penjaga perdamaian, sesuai dengan hukum internasional dan parameter yang disepakati bersama oleh semua pihak,” kata Sugiono.
Selain isu gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan, PDG juga membahas agenda reformasi Otoritas Palestina serta upaya pemulihan ekonomi di wilayah Tepi Barat. Pertemuan tersebut dihadiri oleh negara anggota Uni Eropa, perwakilan negara mitra kawasan, serta sejumlah lembaga internasional yang selama ini berperan dalam pendanaan dan penguatan kapasitas kelembagaan Palestina.
Indonesia, melalui Menlu Sugiono, menegaskan kembali bahwa dukungan terhadap Palestina bukan semata komitmen politik, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dalam mendorong terwujudnya solusi dua negara (two-state solution) yang adil dan berkelanjutan. []
Diyan Febriana Citra.