PARLEMENTARIA — Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur yang baru, Supardi, di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Kamis (17/7/2025), tidak sekadar menjadi ajang seremonial, tetapi juga penegasan pentingnya penguatan kolaborasi antarlembaga di daerah. Penyambutan itu dihadiri sejumlah pejabat strategis, termasuk Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang menilai momen tersebut sebagai awal baru penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkeadilan di Kalimantan Timur.
Dalam suasana penuh kekeluargaan dan formalitas, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, serta jajaran Kejaksaan Tinggi turut menyambut kehadiran Supardi. Kehadiran pimpinan lintas instansi ini menjadi cerminan dari soliditas antara lembaga negara yang akan memainkan peran penting dalam mendukung agenda reformasi hukum dan birokrasi di Benua Etam.
“Selamat datang Pak Supardi, selamat menjalankan tugas sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Benua Etam,” ujar Ananda Emira Moeis yang akrab disapa Nanda.
Menurut Nanda, sinergi antara institusi penegak hukum dan lembaga legislatif sangat penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ia berharap kehadiran Kajati yang baru dapat meningkatkan koordinasi yang selama ini telah terjalin baik.
“Jabatan ini memiliki tanggung jawab yang besar, perlu dedikasi yang tinggi dan ketegasan dalam mengambil sikap,” kata politisi PDI Perjuangan itu. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Kajati sebelumnya dalam menjalankan tugas di Kaltim.
Supardi ditunjuk sebagai Kajati Kaltim melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2025 tertanggal 4 Juli 2025. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen di Kejaksaan Agung RI. Pengalaman panjangnya di bidang intelijen penegakan hukum diharapkan membawa perspektif baru dalam menangani tantangan hukum di daerah.
Kehadirannya tidak hanya dinantikan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh pemangku kepentingan lainnya, termasuk lembaga legislatif dan eksekutif daerah. DPRD Kaltim melalui pernyataan resmi wakil ketuanya menegaskan komitmen untuk terus membangun kerja sama lintas sektor demi mewujudkan sistem pemerintahan yang kuat, bersih, dan berpihak pada keadilan masyarakat. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna