JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan keseriusannya menjaga kedaulatan pangan nasional setelah terungkapnya temuan 250 ton beras asal Thailand yang masuk ke Sabang, Aceh, tanpa melalui izin pusat. Temuan ini memicu reaksi cepat dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, yang menilai tindakan tersebut mengganggu langkah besar Indonesia menuju swasembada beras.
Dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (24/11/2025), Amran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penghentian impor beras karena stok nasional saat ini berada pada level aman.
“Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Masih ada satu bulan lebih menuju swasembada, jadi jangan diganggu lagi. Pasti kita usut,” tegasnya.
Kasus masuknya beras ilegal ini dinilai Amran sebagai tindakan yang bertentangan dengan arahan negara. Karena itu, ia segera berkoordinasi dengan berbagai institusi penegak hukum untuk memastikan beras tersebut tidak beredar.
“Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton. Tanpa izin dari pusat. Tadi langsung kami telepon Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), dan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam). Langsung disegel. Berasnya tidak boleh keluar,” kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam.
Menurut Amran, posisi produksi beras nasional pada 2025 tergolong kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi diperkirakan mencapai 34,77 juta ton. Kondisi tersebut membuat Indonesia secara logis tidak memerlukan impor tambahan. Ia bahkan menilai situasi ini menjadi salah satu faktor yang ikut menekan harga beras di pasar internasional.
“Beras Thailand dan Vietnam memang murah karena Indonesia tidak impor. Beberapa pemimpin negara meminta kepada Presiden Prabowo agar bisa mengekspor sedikit ke Indonesia. Namun kami sampaikan stok cukup, bahkan diperkirakan akhir tahun menjadi yang tertinggi,” ujarnya.
Untuk memastikan tidak ada kelalaian dalam proses pengawasan, Kementerian Pertanian segera bergerak melakukan verifikasi ke berbagai pihak, termasuk Kementerian Perdagangan. Amran memastikan tidak ada penerbitan izin dari kementerian tersebut.
“Kami koordinasi dengan semua pihak. Kami telepon Menteri Perdagangan (Budi Santoso), dan beliau menyatakan tidak ada izin. Terima kasih kepada seluruh tim yang bergerak cepat menyegel lokasi. Kami perintahkan agar beras itu tidak dikeluarkan,” tuturnya.
Tak hanya itu, Amran mengungkap indikasi bahwa upaya impor tanpa izin ini sudah direncanakan melalui pertemuan sebelumnya.
“Rapatnya di Jakarta. Mereka minta rapat koordinasi (rakor), tapi belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, tanya Deputi, dan dalam risalahnya jelas menolak. Namun tetap dilakukan,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, gudang PT Multazam Sabang Group perusahaan yang diduga melakukan impor tersebut telah disegel.
“Itu sudah kami segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” pungkas Mentan Amran. Pemerintah menegaskan bahwa segala bentuk pelanggaran impor akan mendapatkan tindakan tegas, terutama di tengah upaya memperkuat kemandirian pangan nasional. []
Diyan Febriana Citra.