JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pendidikan dengan meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer dan non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Penegasan itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyebut perhatian terhadap guru menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya.
Teddy mengungkapkan bahwa pada 2025, pemerintah pusat mengambil langkah menaikkan insentif guru honorer di daerah menjadi Rp 400.000 per bulan. Kebijakan tersebut dinilai signifikan karena insentif serupa tidak pernah mengalami penyesuaian selama sekitar dua dekade terakhir.
Menurut Teddy, secara regulasi guru honorer merupakan kewenangan pemerintah daerah, termasuk dalam hal pemberian insentif. Namun, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memutuskan untuk turun tangan langsung demi meningkatkan kesejahteraan para pendidik yang selama ini berada di garis terdepan layanan pendidikan.
“Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan. Dan tambahannya ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di jaman Presiden Prabowo menjadi Rp 400 ribu,” kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/02/2026).
“Jadi anda bayangkan, selama 20 tahun insentif itu belum pernah naik. Baru naik di tahun lalu. Menjadi Rp400 ribu,” sambungnya.
Tak hanya guru honorer, perhatian pemerintah juga diarahkan kepada guru non-ASN. Teddy menjelaskan bahwa tunjangan guru non-ASN turut dinaikkan dari sebelumnya Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan pada 2025. Kebijakan tersebut diikuti dengan perubahan mekanisme penyaluran yang dinilai lebih efisien dan transparan.
Sebelumnya, tunjangan disalurkan melalui pemerintah daerah dan baru diterima guru setiap tiga bulan sekali. Kondisi ini kerap menimbulkan keterlambatan serta ketidakpastian penerimaan di lapangan. Presiden Prabowo, kata Teddy, kemudian menginstruksikan agar tunjangan tersebut ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan.
“Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah jadi dulu pemberian kunjangan honor itu melalui transfer ke daerah. Dari daerah yang beri. Dan itu 3 bulan sekali baru dapat,” jelas dia.
“Nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya. Dan sudah berjalan. Tentunya semua tadi diwadahi oleh Kementerian Dikdasmen,” imbuh Teddy.
Selain kebijakan kesejahteraan guru, Teddy juga meluruskan kekhawatiran publik terkait alokasi anggaran pendidikan, khususnya setelah pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa program tersebut tidak menggerus anggaran pendidikan maupun menghentikan program yang sudah berjalan sebelumnya.
“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi, atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya,” ujar Teddy.
Ia menambahkan bahwa arah kebijakan anggaran pendidikan ke depan akan semakin terfokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan gizi peserta didik, penguatan sarana dan prasarana sekolah, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Pemerintah berharap langkah-langkah tersebut mampu meningkatkan motivasi guru serta berdampak langsung pada kualitas pembelajaran di sekolah. Dengan dukungan anggaran dan kebijakan yang lebih terarah, sektor pendidikan diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. []
Diyan Febriana Citra.