KATHAMADU – Ketentraman perlahan kembali ke Nepal pada Rabu (10/9/2025) setelah militer dikerahkan untuk memulihkan keamanan menyusul kerusuhan anti-pemerintah yang mengguncang negara itu dan berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri K.P. Sharma Oli.
Pasukan militer Nepal mulai menyebar sejak dini hari di Kathmandu dan sejumlah kota lain, termasuk Lalitpur dan Bhaktapur. Militer mengambil alih operasi keamanan nasional sejak Selasa malam pukul 22.00 waktu setempat dan memberlakukan pembatasan di berbagai wilayah untuk menekan kerusuhan yang masih berlangsung meski Oli telah mundur.
Dalam pernyataan resminya, militer menyatakan keprihatinan terhadap “sejumlah kelompok yang memanfaatkan situasi sulit” sehingga menimbulkan kerusakan serius bagi warga dan fasilitas publik. Seorang perwira menyebut, pasukan dikerahkan untuk mencegah insiden penjarahan dan vandalisme. Warga diminta tetap berada di rumah kecuali untuk keperluan mendesak. Jalanan Kathmandu yang biasanya ramai tampak lengang, sementara aparat keamanan berpatroli dan mobil pemadam kebakaran menangani gedung-gedung yang diserang.
Sehari sebelumnya, ratusan pengunjuk rasa membakar gedung parlemen, kantor presiden, kediaman perdana menteri, kantor partai politik, serta rumah sejumlah pemimpin senior. Oli mengumumkan pengunduran dirinya setelah demonstran menduduki kantornya dan menuntut pertanggungjawaban atas kematian sedikitnya 19 orang akibat tindakan represif polisi pada aksi protes Senin.
Gelombang unjuk rasa yang dipimpin generasi muda “Gen Z” dipicu dugaan korupsi pemerintah dan larangan sementara penggunaan media sosial, yang akhirnya dicabut pada Senin malam. Demonstrasi ini menyoroti ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum, transparansi pemerintah, dan keterbukaan informasi.
Dengan mundurnya Oli dan penempatan pasukan militer di pusat-pusat kota, Nepal berupaya menstabilkan kondisi politik dan sosial. Aparat keamanan terus memantau potensi kerusuhan lanjutan, sementara pemerintah sementara fokus pada pemulihan fasilitas publik dan perlindungan warga dari risiko keamanan.[]
Putri Aulia Maharani