BANGKOK – Situasi di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memanas setelah Panglima Angkatan Darat Thailand, Letjen Boonsin Padklang, menegaskan sikap keras terhadap dugaan pelanggaran wilayah oleh tentara Kamboja. Dalam keterangannya, Senin (25/08/2025), ia menyebut pasukan Thailand telah diberikan kewenangan untuk melakukan pembalasan langsung apabila ada bukti pelanggaran kedaulatan.
Pernyataan ini muncul usai laporan intelijen yang menyebut keberadaan pasukan Kamboja, diduga berasal dari unit Markas Besar Pengawal (BHQ) Presiden Senat Hun Sen, yang terlihat mendekati garis batas. Mereka diduga sedang melakukan pemantauan terhadap aktivitas patroli Thailand.
Sebelumnya, pada Sabtu (23/08/2025), Komando Wilayah Angkatan Darat ke-2 menuding prajurit Kamboja menyusup secara ilegal ke Provinsi Surin, Thailand. Tidak hanya itu, mereka diduga menanam ranjau darat anti-personel PMN-2, yang jelas melanggar perjanjian internasional serta kesepakatan gencatan senjata bilateral yang telah lama disepakati kedua negara.
Letjen Boonsin menilai isu ini tidak bisa dianggap ringan. Menurutnya, kasus tersebut akan menjadi agenda penting dalam pertemuan Komite Perbatasan Regional (RBC) yang dijadwalkan digelar Rabu mendatang di perbatasan Chong Sa-ngam, Distrik Phu Sing, Si Sa Ket.
Dalam forum itu, Thailand berencana kembali mengusulkan beberapa kerja sama penting. Di antaranya, pembersihan ranjau darat secara menyeluruh di perbatasan, pemberantasan penipuan lintas negara, hingga pembentukan kelompok koordinasi keamanan perbatasan.
“Pembersihan ranjau harus mencakup seluruh wilayah perbatasan, bukan hanya area yang secara sepihak diklaim. Namun, belum tentu pihak Kamboja menerima syarat ini,” ujar Letjen Boonsin.
Sementara itu, terkait permintaan Kamboja agar Thailand mencabut pagar kawat berduri di area sengketa, militer Thailand menolak dengan alasan pagar tersebut dipasang di wilayah yang sah secara hukum milik Thailand.
Soal peluang kesepakatan dalam pertemuan Komite Perbatasan Umum (GBC) dan Komisi Perbatasan Bersama (JBC), Boonsin menyatakan hasilnya sepenuhnya tergantung pada kesediaan Kamboja menghormati kesepakatan.
“Jika ada pelanggaran, termasuk pemasangan ranjau darat, pasukan kami berhak merespons langsung. Kami memiliki bukti nyata atas pelanggaran yang dilakukan Kamboja,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan oleh Juru Bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Letjen Maly Socheata. Menurut Boonsin, propaganda semacam itu kerap memperkeruh suasana.
Terkait isu politik di Kamboja, khususnya posisi Hun Sen sebagai kepala negara, Boonsin menilai hal itu sepenuhnya ranah domestik Kamboja. “Apa pun keputusan politik, militer Thailand selalu siap menghadapi situasi di lapangan,” katanya.
Adapun mengenai kabar percakapan telepon antara Perdana Menteri Thailand yang ditangguhkan, Paetongtarn Shinawatra, dengan Hun Sen, Boonsin menegaskan hal itu murni urusan politik. Ia memastikan dinamika politik internal tidak akan mengganggu agenda militer, termasuk pertemuan GBC bulan depan. Putusan pengadilan atas kasus Paetongtarn dijadwalkan keluar Jumat mendatang.
Dengan sikap keras yang ditunjukkan kedua pihak, ketegangan di perbatasan Thailand–Kamboja diperkirakan belum akan mereda dalam waktu dekat. []
Diyan Febriana Citra.