Tito–Sri Mulyani Bahas Optimalisasi PSN dan Anggaran Daerah

Tito–Sri Mulyani Bahas Optimalisasi PSN dan Anggaran Daerah

JAKARTA – Pemerintah pusat terus menekankan pentingnya koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Upaya ini ditunjukkan melalui pertemuan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang berlangsung di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (30/07/2025).

Pertemuan tersebut tidak hanya membahas implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Kopdeskel Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan Sekolah Rakyat, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana capaian pendapatan dan belanja daerah telah mendukung realisasi program-program tersebut.

Menurut Tito Karnavian, sukses tidaknya PSN tidak semata bergantung pada kebijakan pusat, melainkan juga pada kesiapan dan keterlibatan aktif dari pemerintah daerah.

“Kami ingin semua program strategis yang telah dirancang berjalan lancar dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat krusial,” ujarnya.

Tito juga menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemda agar implementasi program tidak mengalami hambatan di lapangan. Ia mencontohkan sektor infrastruktur sebagai salah satu indikator kepercayaan publik terhadap efektivitas pemerintah.

“Misalnya infrastruktur, kalau PU-nya bisa mengeksekusi semuanya dan bisa meng-cover semuanya, itu saya sangat yakin publik akan mendukung,” kata Tito dalam siaran pers.

Sementara itu, Sri Mulyani menyoroti performa keuangan daerah yang dinilai belum maksimal. Berdasarkan data hingga 29 Juli 2025, realisasi pendapatan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota baru mencapai 46,24 persen, turun dari capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 52,91 persen. Realisasi belanja daerah pun mencatatkan penurunan, dari 44,75 persen menjadi 37,22 persen.

Kondisi ini, menurut Sri Mulyani, menunjukkan perlunya peningkatan disiplin fiskal dan perencanaan anggaran yang lebih matang. Daerah juga didorong untuk mempercepat penyerapan anggaran agar manfaat program strategis bisa dirasakan masyarakat lebih cepat.

Beberapa daerah tercatat menunjukkan performa positif dalam realisasi pendapatan. Untuk tingkat provinsi, Papua Tengah, DIY, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara masuk dalam jajaran tertinggi. Sementara di tingkat kabupaten, Sumbawa Barat, Lebak, dan Wonogiri mencatatkan kinerja anggaran yang baik. Adapun untuk kota, Denpasar, Banjarbaru, dan Banjarmasin menjadi yang terdepan.

Namun, masih banyak daerah yang perlu dibenahi, seperti Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya di tingkat provinsi, serta Raja Ampat dan Halmahera Utara di tingkat kabupaten, yang tergolong rendah dalam serapan anggaran. Di level kota, Sorong dan Lubuk Linggau juga masih berada di peringkat terbawah.

Upaya sinkronisasi dan percepatan program strategis nasional menjadi semakin penting mengingat PSN merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam membangun Indonesia dari daerah. Tanpa komitmen dan sinergi antara pusat dan daerah, harapan untuk menciptakan pembangunan yang merata akan sulit terwujud. []

Diyan Febriana Citra.

Hotnews Nasional