PARLEMENTARIA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menghadapi tantangan fiskal serius menyusul pemangkasan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang mencapai Rp6 triliun. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Subandi, menilai situasi tersebut berdampak luas dan tidak terelakkan. Rasionalisasi anggaran, menurutnya, menjadi langkah realistis untuk menjaga kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal.
“Dengan adanya pemotongan TKD hingga Rp6 triliun, hampir semua kegiatan harus dirasionalisasi. Termasuk pokok-pokok pikiran anggota dewan yang selama ini dijanjikan kepada masyarakat melalui reses, konsekuensinya banyak yang terhambat,” ujarnya usai Rapat Paripurna Ke-48, Senin (01/12/2025).
Subandi menjelaskan, dampak penyesuaian anggaran tidak hanya dirasakan pada program internal pemerintah, tetapi juga menyentuh aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui proses reses. Banyak usulan yang terpaksa ditunda karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa rasionalisasi bukan berarti menghentikan seluruh agenda pembangunan. Pemerintah daerah dan DPRD tetap berupaya menjaga keberlangsungan program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Untuk Samarinda, janji-janji prioritas tetap dijalankan, khususnya program Gratis Pol di bidang pendidikan. Kuotanya tidak dikurangi, meski sektor lain harus mengalah,” katanya.
Namun, tidak semua program dapat dipertahankan pada skala semula. Subandi menyebut kebijakan pemerataan anggaran membuat sejumlah kegiatan harus disesuaikan, termasuk program Jos Pol.
“Program Jos Pol terkena rasionalisasi. Semua OPD harus menyesuaikan dengan kondisi fiskal yang ada,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, DPRD Kaltim menilai penting menjaga fokus pembangunan agar tetap berdampak nyata bagi masyarakat. Menurut Subandi, komunikasi yang transparan menjadi kunci agar publik memahami kondisi fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna