JAKARTA – Kota Toyoake di Prefektur Aichi, Jepang, tengah bersiap menerapkan aturan unik yang menyoroti gaya hidup digital warganya. Pemerintah kota tersebut merancang kebijakan pembatasan penggunaan ponsel pintar dan perangkat digital serupa maksimal dua jam per hari, di luar keperluan sekolah maupun pekerjaan.
Jika berjalan sesuai rencana, regulasi ini akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2025 mendatang. Menariknya, aturan tersebut tidak disertai sanksi hukum bagi yang melanggar. Pemerintah setempat menegaskan bahwa tujuan utama bukanlah mengekang kebebasan, melainkan mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi.
“Kami ingin masyarakat memiliki kesempatan untuk memikirkan kembali bagaimana mereka menggunakan ponsel pintar,” ujar salah satu pejabat Kota Toyoake, Jumat (22/08/2025).
Rancangan itu juga memuat imbauan khusus bagi anak-anak. Siswa sekolah dasar dianjurkan tidak lagi menggunakan ponsel setelah pukul 21.00 waktu setempat, sementara pelajar sekolah menengah serta orang dewasa disarankan berhenti mengakses gawai setelah pukul 22.00. Aturan ini dimaksudkan untuk menekan risiko kurang tidur, kecanduan game, serta gangguan interaksi sosial akibat penggunaan gawai yang berlebihan.
Meski ponsel, komputer, dan perangkat digital kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, otoritas Toyoake menilai penggunaan berlebihan, khususnya media sosial dan video daring, bisa berdampak negatif. Tak hanya pada kesehatan mental dan fisik, tetapi juga pada keharmonisan keluarga.
Karena itu, kebijakan ini lebih bersifat edukatif. Pemerintah kota berkomitmen menggandeng sekolah, komunitas, serta orang tua untuk membangun budaya digital yang lebih sehat. Dengan pendekatan kolaboratif ini, Toyoake berharap warga bisa mulai menata kembali pola penggunaan gawai tanpa merasa dipaksa.
Kebijakan Toyoake sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran global mengenai dampak teknologi digital pada kehidupan sosial. Sejumlah penelitian menunjukkan waktu layar yang berlebihan dapat menyebabkan masalah konsentrasi, stres, hingga menurunnya kualitas hubungan interpersonal. Jepang sendiri dalam beberapa tahun terakhir menghadapi persoalan serupa, terutama di kalangan generasi muda yang semakin banyak menghabiskan waktu di depan layar.
Langkah ini pun mendapat sorotan internasional. Banyak pihak menilai Toyoake mencoba memberikan contoh bagaimana pemerintah daerah dapat berperan aktif menanggapi isu kesehatan digital tanpa harus mengedepankan pendekatan represif. Warga diberikan ruang untuk refleksi diri, sembari diarahkan pada pilihan gaya hidup yang lebih seimbang.
Apabila aturan ini berjalan efektif, Toyoake bisa menjadi pelopor dalam membangun kesadaran publik tentang pentingnya mengendalikan penggunaan teknologi di era digital. []
Diyan Febriana Citra.