JAKARTA – Kementerian Transmigrasi menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperkuat akurasi data sebagai landasan perencanaan program transmigrasi nasional. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi.
Menteri Transmigrasi Iftitah menyatakan bahwa akurasi data menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menekankan, kebijakan kementeriannya ke depan tidak hanya akan fokus pada pemerataan wilayah, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, akses pendidikan, dan perluasan lapangan kerja.
“Kementerian Transmigrasi saat ini harus bisa menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan memberikan akses pendidikan luas bagi masyarakat, maka harus benar-benar berdampak pada masyarakat,” ujar Iftitah dalam pernyataan tertulis, Jumat (23/05/2025).
Menurutnya, kerja sama dengan BPS merupakan langkah strategis dalam merespons kelemahan sistem data internal yang belum optimal. Ia juga menyoroti pentingnya konsep transmigrasi yang berbasis kawasan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
“Dengan data dari BPS, kami ingin pembangunan di kawasan transmigrasi tidak meninggalkan masyarakat lokal. Kami ingin semua mendapat manfaat bukan hanya infrastruktur, tapi juga pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan,” katanya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan komitmen penuh lembaganya dalam mendukung langkah modernisasi transmigrasi. Ia menilai, kerja sama ini merupakan bentuk kolaborasi dua arah yang saling menguntungkan dalam menyusun kebijakan berbasis data.
“Kami siap mendukung penuh dan berkolaborasi dalam setiap tahap, termasuk pemutakhiran data secara berkala. Ini adalah simbiosis mutualisme. BPS sebagai penyedia data resmi nasional akan menjadi mitra aktif dalam perencanaan pembangunan,” ujar Amalia.
Ia menambahkan, dukungan tersebut mencakup penyediaan data statistik sosial ekonomi, analisis kebijakan, serta pelaporan dampak pembangunan yang terukur.
Dengan sinergi ini, pemerintah berharap pelaksanaan program transmigrasi dapat lebih tepat sasaran, inklusif, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat, baik transmigran maupun penduduk lokal. []
Diyan Febriana Citra.