PARLEMENTARIA – Ketergantungan pada satu jalur transportasi utama masih menjadi kendala serius dalam pengendalian harga bahan pokok di wilayah perbatasan, seperti yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (Kaltim). Musim kemarau panjang yang telah berlangsung selama dua bulan terakhir kembali memunculkan tantangan logistik yang mengancam stabilitas harga pangan, terutama beras.
Daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini sangat bergantung pada Sungai Mahakam sebagai jalur utama distribusi barang. Saat kondisi sungai mengalami penyusutan akibat kemarau, aktivitas pengiriman bahan pokok pun terganggu. Dampaknya, harga-harga kebutuhan dasar melonjak tajam dan menekan daya beli masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyuarakan kekhawatiran atas persoalan ini. Ia menyoroti kondisi sistem transportasi di Mahulu yang belum memiliki alternatif memadai selain jalur sungai. “Mahulu ini sangat ketergantungan dengan Sungai Mahakam, karena transportasi utama melalui Sungai Mahakam. Setiap tahun itu ada dua bencana yakni banjir dan sungai kering, menjadi kendala dalam transportasi untuk bahan pokok itu,” ujarnya usai memimpin Rapat Paripurna ke-26 DPRD Kaltim, Senin (28/07/2025).
Dampak dari minimnya akses ini sangat terasa. Harga beras kini melambung hingga menyentuh angka Rp1 juta per karung ukuran 25 kilogram. Situasi ini diperparah dengan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), yang menjadi komponen vital dalam proses distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil.
Sebagai bentuk respons, Ekti menyebut bahwa DPRD Mahakam Ulu telah menganggarkan bantuan subsidi ongkos angkut guna meringankan beban masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa bantuan ini akan segera disalurkan oleh pemerintah kabupaten setempat. “Sudah dianggarkan bantuan ongkos angkut. Ini yang akan dilakukan pemerintah Mahulu salurkan supaya transportasi bahan pokok tidak mahal,” jelasnya.
Namun, menurut Ekti, inisiatif dari pemerintah kabupaten tidak cukup. Ia menekankan pentingnya keterlibatan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengambil bagian dalam penanganan infrastruktur jangka panjang. Perbaikan jalan darat ke Mahulu dinilai sebagai salah satu solusi yang harus segera diwujudkan agar daerah tersebut tidak terus menerus terisolasi akibat ketergantungan pada satu jalur transportasi.
“Kalau Pemkab lambat, provinsi bisa intervensi dengan langkah cepat. Karena Mahulu tidak boleh dibiarkan terisolir, sebab kita sedang bicara soal perut masyarakat dan kondisi jalan yang belum optimal untuk segera diperbaiki,” tegasnya.
Lebih jauh, Ekti menggarisbawahi perlunya koordinasi lintas sektor dan antarwilayah. Ia menyampaikan bahwa penanganan krisis logistik tidak dapat hanya diserahkan pada satu tingkatan pemerintahan saja. Diperlukan kolaborasi antarlembaga untuk menciptakan sistem distribusi yang tangguh dan tidak terlalu rentan terhadap gangguan cuaca ekstrem.
Di tengah kesulitan tersebut, masyarakat Mahulu berharap adanya percepatan distribusi bahan pokok. Mereka mengeluhkan lonjakan harga yang tak sebanding dengan pendapatan. “Kami terbiasa dengan kondisi sulit, tapi harga sekarang benar-benar membuat kami kesulitan makan,” keluh salah seorang warga Long Pahangai.
Permasalahan Mahakam Ulu memperlihatkan urgensi pembangunan infrastruktur yang lebih merata. Wilayah perbatasan tidak boleh dibiarkan terus bergantung pada alam yang tak menentu. Pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, dituntut untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang dapat menghindarkan masyarakat dari ketidakpastian harga dan akses kebutuhan pokok.
Dengan membangun jalur darat yang layak dan memastikan adanya subsidi transportasi reguler, daerah-daerah seperti Mahulu bisa keluar dari jerat keterisolasian yang selama ini menjadi penghambat kemajuan. Kesetaraan pembangunan dan keadilan distribusi harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan provinsi. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna