WASHINGTON – Gedung Putih kembali menjadi pusat perhatian internasional pada Selasa (18/11/2025) ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerima Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Pertemuan keduanya berlangsung di tengah dinamika geopolitik yang kian kompleks di Timur Tengah, terutama terkait masa depan Perjanjian Abraham, kesepakatan normalisasi antara beberapa negara Muslim dengan Israel.
Perjanjian Abraham merupakan salah satu agenda kebijakan luar negeri yang paling menonjol pada masa jabatan pertama Trump. Sejak diperkenalkan pada 2020, sejumlah negara Arab seperti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko telah menormalisasi hubungan dengan Israel. Langkah tersebut menjadi perubahan signifikan dalam peta diplomasi kawasan yang selama beberapa dekade dipenuhi konflik dan ketegangan.
Azerbaijan turut menyatakan komitmennya untuk bergabung dalam proses tersebut tahun ini, meski negara itu sebenarnya sudah lama menjalin hubungan dengan Israel. Namun bergabungnya Saudi, sebagai negara pusat dunia Arab dan penjaga dua kota suci umat Islam, dinilai akan menjadi penentu arah masa depan kesepakatan ini.
Dalam pertemuan itu, Trump menyampaikan bahwa dirinya dan MBS telah melakukan diskusi mendalam mengenai peluang Arab Saudi menjadi bagian dari Perjanjian Abraham. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan apa pun yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.
“Saya tidak ingin menggunakan kata komitmen, tapi kami telah berdiskusi dengan sangat baik tentang Perjanjian Abraham. Kami membahas solusi satu negara, dua negara,” kata Trump, merujuk pada tuntutan Arab Saudi agar Israel menerima kemerdekaan Palestina sebagai prasyarat normalisasi hubungan.
Trump menambahkan bahwa pembahasan serupa akan dilanjutkan pada kesempatan lainnya, menandakan bahwa Washington dan Riyadh masih membuka ruang dialog lebih lanjut. Ia juga menyebut bahwa Pangeran MBS tampak memberikan sinyal positif terhadap konsep Perjanjian Abraham.
“Saya kira Anda memiliki kesan yang sangat baik terhadap Perjanjian Abraham,” ujar Trump saat membuka pertemuan dengan pemimpin de facto Saudi tersebut.
Pangeran MBS sendiri dalam berbagai kesempatan menegaskan posisi tegas Arab Saudi mengenai Israel. Menurutnya, Kerajaan Saudi tidak akan menormalisasi hubungan sampai negara Palestina yang merdeka benar-benar terwujud. Syarat itu dianggap sebagian pengamat sebagai hambatan utama, mengingat pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berhaluan kanan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyetujui pembentukan negara Palestina dalam waktu dekat.
Pertemuan di Gedung Putih ini menjadi indikator penting mengenai arah diplomasi baru pasca konflik Gaza dan meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel. Banyak pihak menilai bahwa normalisasi hubungan antara Saudi dan Israel, jika terjadi, akan menjadi salah satu perubahan geopolitik terbesar dalam beberapa dekade. Namun selama prasyarat mengenai kemerdekaan Palestina belum terpenuhi, proses tersebut tampaknya masih jauh dari kata final.