WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi global setelah secara terbuka menyatakan kesiapannya menggunakan berbagai cara, termasuk kekerasan, untuk mengambil alih Greenland. Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap konfrontatif Washington terhadap wilayah Arktik yang selama ini berada di bawah kedaulatan Denmark dengan status otonomi khusus. Sikap Trump ini bukan hanya memantik ketegangan diplomatik dengan Denmark, tetapi juga memunculkan kekhawatiran baru di antara negara-negara sekutu Amerika Serikat di Eropa.
Pernyataan keras itu disampaikan Trump pada Jumat (09/01/2026) dalam pertemuan tertutup dengan para eksekutif perusahaan minyak yang tengah membahas peluang ekonomi di Venezuela. Dalam forum tersebut, Trump menyinggung Greenland sebagai wilayah strategis yang, menurutnya, harus berada di bawah kendali Amerika Serikat demi kepentingan nasional.
“Kita akan melakukan sesuatu di Greenland, suka atau tidak suka,” kata Trump, dikutip dari AFP, Sabtu (10/01/2026).
Trump menyatakan bahwa pendekatan diplomatik tetap menjadi opsi utama, namun ia tidak menutup kemungkinan penggunaan langkah ekstrem.
“Saya ingin membuat kesepakatan, Anda tahu, dengan cara yang mudah. Tetapi jika kita tidak melakukannya dengan cara yang mudah, kita akan melakukannya dengan cara yang sulit,” sambungnya. Pernyataan tersebut menimbulkan reaksi luas karena dianggap mengabaikan prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional.
Dalam penjelasannya, Trump menilai penguasaan Greenland sebagai kebutuhan mendesak bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Ia menyoroti meningkatnya aktivitas militer Rusia dan China di kawasan Arktik yang dinilai berpotensi mengancam kepentingan strategis Washington.
“Kita tidak akan membiarkan Rusia atau China menduduki Greenland. Itulah yang akan mereka lakukan jika kita tidak bertindak,” ujarnya. “Jadi kita akan melakukan sesuatu dengan Greenland, entah dengan cara yang baik atau dengan cara yang lebih sulit,” lanjutnya.
Meski Rusia dan China memang memperluas kehadiran militernya di kawasan Arktik dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada satu pun dari kedua negara tersebut yang secara resmi mengeklaim kepemilikan atas Greenland. Fakta ini membuat pernyataan Trump dipandang berlebihan oleh sejumlah pengamat internasional, terutama mengingat Amerika Serikat sendiri telah memiliki pangkalan militer di wilayah tersebut.
Pemerintah Denmark merespons keras pernyataan Trump. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyatakan keterkejutannya dan mengingatkan bahwa upaya invasi ke Greenland dapat menghancurkan tatanan keamanan global. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu berpotensi mengakhiri fondasi NATO serta sistem keamanan internasional yang dibangun pasca Perang Dunia II.
Namun, Trump terkesan meremehkan kekhawatiran sekutu lamanya tersebut. “Saya juga penggemar Denmark, harus saya akui. Anda tahu, mereka sangat baik kepada saya,” kata Trump. “Tapi tahukah Anda, fakta bahwa mereka pernah berlabuh di sana 500 tahun yang lalu bukan berarti mereka memiliki tanah itu,” tambahnya. Pernyataan ini kembali memicu kritik karena dinilai menyederhanakan sejarah dan hukum kedaulatan wilayah.
Di tengah meningkatnya tensi, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Denmark serta perwakilan Greenland pada pekan depan. Pertemuan tersebut dipandang krusial untuk meredam eskalasi dan menghindari memburuknya hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan sekutu Eropanya. Meski demikian, pernyataan Trump telah meninggalkan bayang-bayang ketidakpastian baru dalam dinamika geopolitik kawasan Arktik. []
Diyan Febriana Citra.