Trump Tolak Bertemu Pimpinan Partai Demokrat Sebelum Pemerintah Dibuka Kembali

Trump Tolak Bertemu Pimpinan Partai Demokrat Sebelum Pemerintah Dibuka Kembali

Bagikan:

WASHINGTON — Kebuntuan politik di Amerika Serikat terus berlanjut setelah Presiden Donald Trump menolak bertemu dengan pimpinan Partai Demokrat hingga Senat mencapai kesepakatan untuk mengakhiri shutdown pemerintahan yang kini memasuki hari ke-21. Pertemuan yang semula dijadwalkan berlangsung pada Selasa (21/10/2025) akhirnya dibatalkan, memperpanjang ketidakpastian di ibu kota federal.

Trump menyampaikan keputusannya dalam pernyataan di Gedung Putih. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan membuka ruang dialog dengan oposisi selama pemerintah federal masih lumpuh.

“Saya ingin sekali bertemu, saya ingin bertemu dengan keduanya, tapi saya memberikan satu syarat kecil. Saya hanya akan bertemu jika mereka mengizinkan pemerintah dibuka kembali,” ujar Trump, dikutip dari Anadolu, Rabu (22/10/2025).

Menurut Trump, langkah tersebut diambil demi menekan para anggota parlemen agar segera menemukan solusi. “Masyarakat ingin kembali bekerja, ingin dilayani. Mereka membutuhkan layanan dari beberapa pegawai dan banyak orang membutuhkan uang, gaji. Jadi saya akan melakukannya segera (bertemu) setelah mereka membuka pemerintah lagi,” tambahnya.

Krisis politik ini bermula dari perbedaan pandangan antara Partai Republik dan Partai Demokrat terkait rancangan anggaran sementara. Pemungutan suara terakhir di Senat pada Senin lalu kembali menemui jalan buntu. Untuk meloloskan rancangan anggaran, dibutuhkan minimal 60 suara, sementara Partai Republik hanya menguasai 53 kursi.

Partai Demokrat menolak memberikan dukungan karena rancangan tersebut tidak mencantumkan subsidi untuk program perawatan kesehatan yang diwariskan dari pemerintahan Barack Obama. Sebaliknya, pemerintahan Trump menolak memasukkan anggaran tersebut dengan alasan program itu sering disalahgunakan oleh imigran ilegal.

Akibat kebuntuan politik ini, ribuan pegawai negeri di berbagai lembaga pemerintahan terpaksa dirumahkan tanpa gaji. Beberapa sektor strategis, termasuk pengelolaan fasilitas nuklir, juga terkena dampaknya. Pemerintah hanya mengoperasikan layanan penting seperti keamanan nasional dan darurat publik.

Penolakan Trump untuk bernegosiasi sebelum pemerintah kembali dibuka menandai semakin tegasnya posisinya dalam menghadapi oposisi. Sementara itu, para pemimpin Demokrat menilai langkah presiden justru memperburuk situasi ekonomi dan menambah penderitaan pegawai federal.

Hingga kini belum ada tanda-tanda kompromi yang bisa segera mengakhiri kebuntuan tersebut. Dengan setiap hari yang berlalu tanpa kesepakatan, tekanan publik terhadap kedua partai kian meningkat, sementara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara semakin tergerus. []

Diyan Febriana Citra.

Bagikan:
Internasional