WASHINGTON – Hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela memasuki babak baru yang signifikan pada awal 2026. Presiden AS Donald Trump menyatakan rencana kunjungannya ke Venezuela seiring dengan langkah administratif yang memberi akses bagi perusahaan-perusahaan minyak multinasional untuk kembali beroperasi di negeri kaya cadangan itu. Pernyataan Trump ini menjadi bagian dari perubahan pendekatan Washington terhadap Caracas setelah beberapa dekade ketegangan dan sanksi yang mempersempit ruang perdagangan energi antara kedua negara.
“Saya akan mengunjungi Venezuela,” ujar Trump kepada wartawan pada hari Jumat (13/02/2026) dikutip dari AFP, namun ia menambahkan bahwa tanggal kunjungan belum ditetapkan. Pernyataan ini muncul setelah kunjungan pejabat senior pemerintahan Trump, termasuk Menteri Energi, ke ibu kota Venezuela, Caracas. Hal tersebut menandakan bahwa Pemerintah AS tengah menata kembali hubungan dengan negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia.
Salah satu perubahan utama yang mendasari pernyataan Trump adalah pelonggaran sanksi energi yang selama ini membatasi aktivitas perusahaan minyak asing di Venezuela. Departemen Keuangan AS melalui Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) telah mengeluarkan izin umum yang memberi hak kepada sejumlah perusahaan besar seperti Chevron, BP, Eni, Shell, dan Repsol untuk melakukan transaksi terkait operasi minyak dan gas di Venezuela, meskipun tetap dengan sejumlah syarat tertentu.
Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk mendorong investasi masuk ke sektor energi negara Amerika Selatan itu, yang selama bertahun-tahun terpuruk akibat sanksi dan ketidakpastian politik. Izin yang diberikan oleh OFAC termasuk pengaturan agar setiap pembayaran royalti dan pajak minyak dimasukkan ke rekening yang ditunjuk oleh Departemen Keuangan AS suatu mekanisme yang mencerminkan peran Washington dalam mengelola hasil industri tersebut sambil memastikan kepatuhan terhadap hukum AS.
Dalam perspektif pemerintahan Trump, kehadiran perusahaan-perusahaan minyak asing di Venezuela tidak hanya soal perdagangan, tetapi juga bagian dari pemulihan ekonomi negara tersebut. Gedung Putih menyatakan bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk “mendukung pemulihan ekonomi dan investasi yang bertanggung jawab” di Venezuela, serta menjadikan AS sebagai mitra pembangunan energi yang kuat bagi negara tersebut di masa depan.
Namun, meski peluang investasi dibuka, sejumlah batasan tetap diberlakukan. Entitas-entitas yang terhubung dengan negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, dan Iran tetap dilarang berpartisipasi dalam operasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan Washington–Caracas tengah berubah, kebijakan geopolitik yang lebih luas tetap memainkan peran penting dalam menentukan batasan keterlibatan asing di sektor strategis.
Faktor geopolitik lain yang turut memengaruhi dinamika ini adalah perubahan politik di Venezuela sendiri. Pemerintah sementara yang diakui oleh Washington menjalin hubungan erat dengan AS, meskipun masih terdapat ketidakjelasan di tingkat domestik tentang otoritas pemerintahan yang sah. Di tengah situasi ini, Menteri Energi AS menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan AS menunjukkan tertarik untuk berbisnis di industri minyak Venezuela, walaupun keputusan investasi besar masih tergantung pada kepastian regulasi dan stabilitas politik.
Kunjungan Trump, jika direalisasikan, diprediksi akan menjadi sinyal kuat mengenai arah baru dalam hubungan bilateral yang selama ini dibayangi oleh ketegangan sanksi dan konflik politik. Selain itu, langkah ini juga mencerminkan pergeseran prioritas Washington dalam konteks energi global dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi di negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. []
Diyan Febriana Citra.