PARLEMENTARIA – Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin, (04/08/2025), menghadirkan catatan penting dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Melalui Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, fraksi ini menyampaikan laporan hasil reses masa sidang II tahun 2025 yang menyoroti ketidakmerataan pembangunan di berbagai sektor, mulai pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga sosial ekonomi.
Bagi Fraksi Gerindra, reses kali ini menegaskan satu hal: aspirasi rakyat tidak boleh berhenti hanya sebagai catatan rapat, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang menyentuh masyarakat di desa maupun perkotaan. “Semua aspirasi yang masuk kami rangkum sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan pembangunan ke depan. Harapannya, persoalan pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat bisa tertangani lebih baik,” ujar Sabaruddin.
Di sektor pendidikan, laporan reses mencatat masih banyak SMA dan SMK yang mengalami keterbatasan sarana. Ruang kelas yang rusak, kebutuhan pembangunan ruang baru, hingga akses menuju sekolah menjadi keluhan utama. Fraksi Gerindra menekankan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh program kurikulum, tetapi juga oleh fasilitas pendukung yang memadai.
Selain itu, program sekolah gratis yang telah diluncurkan pemerintah provinsi dinilai masih perlu disosialisasikan lebih luas. Banyak orang tua murid di daerah terpencil belum sepenuhnya mengetahui manfaat program tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya komunikasi publik yang lebih intensif agar kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.
Masalah serupa muncul dalam layanan kesehatan. Puskesmas di daerah terpencil disebut masih tertinggal, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga medis. Akses jalan menuju pusat layanan kesehatan juga kerap menyulitkan warga untuk memperoleh pelayanan dasar.
“Kondisi ini harus segera diatasi agar masyarakat, terutama di pelosok, dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak,” kata Sabaruddin. Ia menegaskan, pembangunan rumah sakit atau puskesmas baru tidak boleh hanya terkonsentrasi di perkotaan, melainkan harus menjangkau seluruh wilayah.
Reses juga menyoroti persoalan ketahanan pangan. Fraksi Gerindra mendorong pencetakan sawah baru, pembangunan jaringan irigasi, serta pemberian bantuan pupuk dan peralatan pertanian. Aspirasi ini lahir dari keresahan petani dan nelayan yang ingin keberlangsungan usaha mereka terjamin di tengah tekanan pembangunan besar-besaran.
Menurut laporan, kebutuhan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga berkaitan erat dengan kesejahteraan petani lokal. Jika lahan produktif terus berkurang dan petani tidak mendapat dukungan, Kaltim akan semakin bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Pada sektor ekonomi, Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bentuk dukungan yang diusulkan meliputi pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, hingga pembinaan industri rumah tangga.
“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Dengan pembinaan yang tepat, mereka bisa semakin berdaya dan mendukung perekonomian daerah,” jelasnya. Menurutnya, keberpihakan pada UMKM akan menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih terasa dibanding hanya berfokus pada investasi skala besar.
Tidak hanya sektor ekonomi dan layanan publik, isu keagamaan juga masuk dalam laporan reses. Fraksi Gerindra menyoroti perlunya peningkatan sarana ibadah serta pembinaan pengurus masjid dan rumah ibadah lain. Aspirasi masyarakat bahkan mencakup program umrah bagi pengurus masjid yang diselaraskan dengan program beasiswa daerah.
Bagi masyarakat Kaltim, pembangunan spiritual dan peningkatan kualitas pengurus rumah ibadah dinilai sama pentingnya dengan pembangunan fisik. Hal ini menjadi catatan agar pemerintah tidak melupakan aspek pembinaan rohani.
Melalui seluruh catatan tersebut, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa pembangunan Kaltim tidak boleh berhenti di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan. Pemerataan pembangunan harus menjadi prinsip utama agar masyarakat desa dan pelosok tidak tertinggal.
Dengan menampung aspirasi masyarakat, DPRD ingin memastikan suara rakyat terintegrasi dalam kebijakan daerah. “Aspirasi yang kami bawa adalah amanat yang wajib diperjuangkan demi kesejahteraan bersama,” tutup Sabaruddin. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna