NEW YORK – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (19/9/2025) menyetujui resolusi yang memberikan kesempatan kepada Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, untuk tetap menyampaikan pidato dalam debat tingkat tinggi pekan depan meski tidak dapat hadir secara langsung. Keputusan itu diambil setelah Amerika Serikat (AS) menolak mengeluarkan visa bagi Abbas dan delegasi Palestina.
Resolusi ini diadopsi dengan dukungan 145 negara, sementara lima negara menolak, yakni Israel, Amerika Serikat, Nauru, Palau, dan Paraguay. Adapun enam negara memilih abstain, yaitu Albania, Fiji, Hongaria, Makedonia Utara, Panama, dan Papua Nugini.
Isi resolusi menetapkan prosedur khusus yang memungkinkan Abbas menyampaikan pernyataan melalui rekaman video. Nantinya, pidato tersebut akan diputar di Aula Sidang Umum PBB oleh perwakilan Palestina yang bermarkas di New York.
Selain itu, resolusi juga membuka peluang agar Abbas dapat menyampaikan pesan melalui tautan langsung atau video rekaman pada forum-forum tingkat tinggi lain, khususnya yang membahas solusi dua negara. Namun, ketentuan ini hanya berlaku untuk Sidang Umum PBB ke-80.
Langkah Majelis Umum ini diambil setelah Otoritas Palestina berulang kali mendesak Washington mengembalikan visa Abbas agar ia dapat hadir langsung di New York. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri AS mencabut visa Abbas bersama 80 pejabat Palestina lain dengan alasan keamanan nasional dan menuduh pihak Palestina gagal memenuhi sejumlah komitmen.
Selain itu, Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara juga mengadopsi, tanpa melalui pemungutan suara, keputusan yang diajukan Arab Saudi.
Keputusan tersebut mengizinkan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Saudi, Mohammed bin Salman, menyampaikan pernyataan melalui video pada konferensi tingkat tinggi yang dijadwalkan 22 September 2025.
Pidato para pemimpin dunia di Sidang Umum PBB rencananya dimulai Selasa (23/9), setelah sehari sebelumnya berlangsung pertemuan puncak yang diselenggarakan Prancis dan Arab Saudi. Pertemuan tersebut ditujukan untuk membangun momentum menuju solusi dua negara antara Israel dan Palestina.
“Gaza adalah isu nomor satu di Majelis Umum PBB,” kata Editor Diplomatik Al Jazeera, James Bays, dari New York. “Semua pemimpin datang ke sini dan menyampaikan pidato mereka. Namun pada kesempatan ini Mahmoud Abbas ditolak visanya, yang sangat tidak biasa,” tambahnya.
Bays menilai mayoritas suara yang mendukung Abbas berpidato secara virtual mencerminkan opini internasional terkait Palestina dan Gaza. Menurutnya, keputusan ini memperlihatkan bahwa hanya sedikit negara yang berdiri sejalan dengan Israel dan Amerika Serikat.
Kebijakan pemerintahan Trump tersebut menuai kritik keras dari berbagai pihak. PBB menegaskan, penolakan visa bagi kepala negara melanggar Host Country Agreement atau Perjanjian Negara Tuan Rumah. Kesepakatan itu mewajibkan AS, sebagai tuan rumah, mengizinkan kepala negara dan pemerintahan memasuki wilayahnya untuk menghadiri sidang tahunan serta menjalankan kegiatan diplomatik di markas besar PBB.[]
Putri Aulia Maharani