MOSKOW – Wacana pemboikotan Piala Dunia FIFA 2026 yang sebagian besar digelar di Amerika Serikat mulai mengemuka di Eropa sebagai bentuk tekanan politik terhadap klaim Washington atas Greenland. Meski dinilai sebagai langkah ekstrem, isu tersebut mencerminkan meningkatnya ketegangan geopolitik yang berpotensi merembet ke ranah olahraga internasional.
Seorang politisi senior Jerman dari Partai Demokrat Kristen (CDU/CSU), Jurgen Hardt, menyebut boikot turnamen sepak bola terbesar di dunia itu dapat dipertimbangkan sebagai upaya terakhir untuk menyadarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai sensitifnya persoalan Greenland. Pernyataan itu disampaikan Hardt di tengah meningkatnya sorotan terhadap sikap AS yang kembali mengklaim kepentingan strategis atas wilayah otonom Denmark tersebut.
“Memboikot turnamen harus dipertimbangkan hanya sebagai langkah terakhir untuk menyadarkan Presiden Trump terkait isu Greenland,” kata juru bicara kebijakan luar negeri partai Kristen demokrat Jerman CDU/CSU, Jurgen Hardt, pada Jumat (16/01/2026).
Menurut laporan surat kabar Jerman Bild yang mengutip pernyataan Hardt, Piala Dunia memiliki arti simbolis dan politis yang sangat besar bagi Trump. Turnamen tersebut dipandang sebagai ajang prestise global yang dapat memperkuat citra kepemimpinan AS di mata dunia. Oleh karena itu, tekanan melalui jalur olahraga diyakini dapat menarik perhatian serius Gedung Putih.
Wacana boikot ini ternyata mendapat respons dari kalangan pencinta sepak bola. Media Yordania, Roya News, pada 10 Januari melaporkan bahwa hampir 17.000 penggemar sepak bola membatalkan tiket Piala Dunia mereka sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Amerika Serikat. Aksi tersebut menunjukkan bahwa isu geopolitik kini mulai memengaruhi keputusan individu dalam menyikapi perhelatan olahraga internasional.
Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan menjadi turnamen bersejarah karena untuk pertama kalinya melibatkan 48 tim peserta. Ajang ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dan digelar bersama oleh tiga negara Amerika Utara, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah mayoritas pertandingan, sehingga menjadi sorotan utama dalam wacana boikot tersebut.
Selain Piala Dunia, Amerika Serikat juga telah dipastikan menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2028 di Los Angeles. Dengan dua ajang olahraga global tersebut, posisi AS sebagai pusat perhatian dunia olahraga semakin kuat, sekaligus menjadikannya rentan terhadap tekanan politik internasional jika isu-isu sensitif tidak dikelola dengan hati-hati.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya berulang kali menyatakan bahwa Greenland memiliki arti strategis bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Ia beralasan bahwa penguasaan wilayah tersebut penting untuk mempertahankan apa yang ia sebut sebagai “dunia bebas” dari pengaruh China dan Rusia. Pernyataan tersebut menuai reaksi keras dari berbagai pihak.
Pemerintah Denmark bersama otoritas Greenland dengan tegas menolak klaim tersebut. Mereka menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk mencaplok Greenland dan mendesak Washington agar menghormati kedaulatan serta keutuhan wilayah Denmark.
Sebagai catatan sejarah, Greenland merupakan koloni Denmark hingga tahun 1953. Wilayah ini kemudian memperoleh status otonomi luas pada 2009, yang memberikan kewenangan besar dalam mengatur pemerintahan dan kebijakan dalam negeri secara mandiri. Meski demikian, urusan luar negeri dan pertahanan masih berada dalam lingkup Kerajaan Denmark.
Wacana boikot Piala Dunia ini menunjukkan bagaimana olahraga, yang selama ini dipandang sebagai sarana pemersatu, kini semakin sulit dipisahkan dari dinamika politik global. Ke depan, komunitas internasional dihadapkan pada dilema antara menjaga netralitas olahraga dan mengekspresikan sikap politik terhadap isu-isu kedaulatan dan keamanan internasional. []
Diyan Febriana Citra.