WASHINGTON – Wacana pencaplokan Greenland kembali mengemuka dan memicu ketegangan geopolitik lintas Atlantik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mulai membahas kemungkinan mengambil alih wilayah otonom Denmark tersebut, bahkan dengan menyebut opsi penggunaan kekuatan militer. Pernyataan Gedung Putih yang disampaikan pada Selasa (06/01/2026) ini segera memantik reaksi keras dari Eropa serta memperumit hubungan Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya di NATO, khususnya Denmark.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyampaikan bahwa pemerintahan Trump tengah mengkaji berbagai pendekatan strategis terkait Greenland.
“Presiden dan timnya sedang membahas berbagai pilihan untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini,” kata Leavitt di kantor berira AFP. Ia menegaskan bahwa sebagai panglima tertinggi, Presiden AS memiliki seluruh instrumen kekuatan nasional di tangannya. “Dan tentu saja, penggunaan militer AS selalu menjadi pilihan yang tersedia bagi panglima tertinggi,” tambahnya.
Gedung Putih memandang Greenland sebagai kawasan dengan kepentingan strategis tinggi bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Wilayah Arktik itu dinilai krusial untuk menghadang pengaruh Rusia dan China yang kian aktif di kawasan kutub utara. Selain letaknya yang strategis, Greenland juga disebut menyimpan cadangan logam tanah jarang yang belum dimanfaatkan secara optimal. Mencairnya lapisan es kutub turut membuka jalur pelayaran baru, memperkuat posisi Greenland dalam peta geopolitik global.
Namun, pernyataan dari Washington tersebut mendapat respons tegas dari otoritas Greenland dan Denmark. Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, mengungkapkan kekecewaannya atas sikap pemerintah AS. Ia menyebut telah berulang kali mengajukan permintaan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sepanjang 2025. “Sejauh ini belum memungkinkan,” tulisnya melalui media sosial.
Nada serupa disampaikan Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, yang menilai dialog seharusnya dapat meredakan kesalahpahaman terkait posisi Greenland. Sementara itu, Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen kembali menegaskan sikap negaranya yang menolak segala bentuk pencaplokan. Ia menekankan bahwa masa depan Greenland sepenuhnya berada di tangan rakyatnya.
“Untuk dukungan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang terdalam,” tulis Nielsen, menanggapi pernyataan solidaritas dari enam negara Eropa lainnya.
Keinginan Trump untuk menguasai Greenland sejatinya bukan hal baru. Ia telah menyuarakan gagasan tersebut sejak masa jabatan pertamanya. Marc Jacobsen, pakar diplomasi Arktik dari Royal Danish Defence College, menilai wacana itu sebagai pengulangan isu lama. “Ini seperti rekaman yang rusak,” ujar Jacobsen kepada AFP.
Trump kerap beralasan bahwa Denmark tidak cukup mampu menjamin keamanan Greenland, bahkan pernah menyindir negara tersebut dengan mengatakan Denmark “baru membeli satu kereta luncur anjing.” Padahal, pemerintah Denmark telah mengalokasikan sekitar 90 miliar kroner atau setara Rp 235,8 triliun untuk sektor keamanan dalam setahun terakhir.
Sejarawan Astrid Andersen dari Institut Studi Internasional Denmark menjelaskan bahwa keterlibatan AS di Greenland telah berlangsung lama. “Selama perang ketika Denmark diduduki oleh Jerman—AS mengambil alih Greenland. Dalam arti tertentu mereka tidak pernah pergi.”
Selain faktor sejarah dan keamanan, para ahli menyoroti pentingnya akses terhadap sumber daya mineral Greenland, terutama logam tanah jarang yang kini menjadi komoditas strategis global. Uni Eropa sendiri mengidentifikasi 25 dari 34 mineral penting dalam daftar resmi bahan baku strategis berada di wilayah Greenland.
Meski demikian, sektor pertambangan di Greenland saat ini masih relatif stagnan. Amerika Serikat sendiri telah memiliki pangkalan militer di pulau tersebut, yang dihuni sekitar 57.000 penduduk. Trump bahkan menyebut bahwa keputusan terkait Greenland kemungkinan akan diambil dalam waktu dua bulan ke depan, setelah situasi di Venezuela stabil pasca operasi militer AS yang menangkap Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu (03/01/2026). []
Diyan Febriana Citra.