JAKARTA – Pemerintah tengah menggalang sinergi antarkementerian untuk memastikan pelaksanaan program prioritas nasional dalam sektor perumahan berjalan sesuai target. Dalam konteks ini, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menjajaki integrasi kebijakan dan rencana strategis pembangunan 3 juta rumah yang akan diumumkan dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus 2025 mendatang.
Program pembangunan rumah rakyat ini merupakan salah satu pilar utama janji kampanye Presiden, dan kini tengah difinalisasi dalam bentuk peta jalan yang konkret.
“Program 3 juta rumah harus menjadi wajah konkret dari komitmen presiden terhadap rakyat. Jangan sampai ada jurang antara yang dijanjikan dan yang dikerjakan,” ujar Fahri menegaskan.
Dalam pertemuan itu, kedua pejabat negara membahas penyelarasan antara arah kebijakan jangka menengah nasional dengan pendekatan baru berbasis data serta kebutuhan regional. Berdasarkan pemetaan Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan di Indonesia mencapai lebih dari 15 juta keluarga. Data ini tidak hanya mencakup keluarga tanpa rumah, tetapi juga mereka yang menempati hunian tidak layak atau tinggal di rumah milik pihak lain.
Wamen Fahri menekankan bahwa pembangunan rumah baru bukanlah satu-satunya solusi. “Renovasi rumah harus dilihat sebagai bagian integral dari pembangunan rumah karena kebutuhan rakyat tidak selalu rumah baru, tetapi rumah yang layak,” jelasnya.
Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan perumahan di wilayah perdesaan, pemerintah akan mengandalkan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sembari memberdayakan koperasi bahan bangunan lokal. Salah satu rencana konkret adalah melibatkan Koperasi Merah Putih dalam rantai distribusi material, guna menjamin efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran.
Sementara di kawasan perkotaan, pengembangan rumah vertikal tetap akan mengandalkan mekanisme pasar. Namun, dukungan negara berupa subsidi tanah diharapkan dapat menurunkan harga rumah secara signifikan.
“Jika tanah disubsidi, harga rumah bisa turun hingga 50 persen untuk rumah tapak, bahkan 20 hingga 40 persen untuk vertikal,” kata Fahri.
Ia juga mengusulkan transformasi Perum Perumnas menjadi lembaga off-taker dengan peran seperti Bulog di sektor pangan. “Dengan backlog 15 juta keluarga, pasar perumahan rakyat itu sudah jelas. Tidak perlu lagi berpikir soal pemasaran, tinggal negara menyiapkan institusinya,” tambahnya.
Menteri Bappenas Rachmat Pambudy mengapresiasi pendekatan lintas sektor tersebut, terutama karena sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta visi Asta Cita Presiden. Pemerintah juga menaruh perhatian khusus pada kawasan pesisir, dengan target awal penanganan di 1.300 dari total hampir 13.000 kawasan pesisir di Indonesia.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan perumahan rakyat tidak bisa berdiri sendiri. Kolaborasi lintas kementerian, pendekatan berbasis data, dan optimalisasi lembaga negara menjadi kunci untuk menjadikan program ini bukan sekadar janji, tetapi kenyataan. []
Diyan Febriana Citra.