JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah pada 2025 sangat ditentukan oleh kecepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, belanja daerah yang optimal akan memperkuat perputaran ekonomi di masyarakat dan mendorong pencapaian target pertumbuhan nasional.
“Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai target, maka perputaran uang di daerah melalui kemaksimalan dari belanja daerah adalah faktor utama,” ujar Bima dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (26/09/2025).
Ia menekankan, belanja daerah yang terserap dengan cepat bukan hanya berdampak pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta untuk tidak menunda pelaksanaan program dan segera menuntaskan proses administrasi anggaran.
Bima mengingatkan, pada triwulan ketiga tahun ini, realisasi belanja daerah semestinya sudah mencapai minimal 70 persen untuk belanja modal dan barang/jasa, serta 75 persen untuk belanja pegawai. “Nah, sekali lagi ini adalah target minimal dari capaian realisasi belanja daerah,” katanya.
Meskipun pencapaian pendapatan daerah secara umum terbilang positif, Bima menyoroti masih ada sejumlah daerah dengan penyerapan belanja yang rendah. Kondisi ini dinilai kontraproduktif karena menghambat percepatan pembangunan. Ia menyebut, ada daerah dengan pendapatan tinggi, tetapi penggunaan anggarannya belum berjalan maksimal.
Beberapa faktor disebut sebagai penyebab lambatnya realisasi, mulai dari keterlambatan penetapan APBD, proses pengadaan barang dan jasa yang berbelit, hingga keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan birokrasi daerah.
Menurut Bima, peran kepala daerah menjadi sangat penting dalam mengatasi hambatan tersebut. Ia meminta para pimpinan daerah untuk turun langsung mengawasi jalannya penyerapan anggaran, sekaligus memastikan setiap perangkat daerah bergerak lebih cepat.
“Kita mendorong Bapak-Ibu sekalian untuk, terutama kepala daerah atau (kepala) dinas terkait, untuk melakukan pendataan dan mendorong lebih cepat proses pengadaan barang dan jasa, agar belanjanya bisa maksimal,” jelas Bima.
Dalam forum tersebut, Bima juga berdialog dengan perwakilan pemerintah daerah yang hadir. Diskusi dilakukan untuk menggali kendala nyata di lapangan sekaligus merumuskan langkah konkret agar penyerapan APBD bisa lebih efektif.
Pesan utama dari Wamendagri adalah bahwa APBD bukan hanya soal angka dalam dokumen, melainkan instrumen vital yang menentukan arah pembangunan daerah. Dengan percepatan realisasi belanja, diharapkan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kesejahteraan. []
Diyan Febriana Citra.