JAKARTA – Situasi politik di Sudan Selatan kembali memanas setelah Wakil Presiden Riek Machar resmi didakwa atas tuduhan berat, mulai dari pembunuhan, pengkhianatan, hingga kejahatan terhadap kemanusiaan. Dakwaan yang diumumkan pada Kamis (11/09/2025) itu menambah ketegangan di negara yang masih berjuang mempertahankan stabilitas pascaperang saudara.
Pemerintah menuding Machar berada di balik serangan milisi yang dikenal dengan sebutan Tentara Putih pada Maret lalu. Kelompok bersenjata yang terdiri dari pemuda lokal itu disebut menyerbu pangkalan militer di Nasir, timur laut Sudan Selatan, hingga menewaskan lebih dari 250 tentara federal. Tidak hanya Machar, tujuh orang lain termasuk mantan menteri perminyakan juga ikut didakwa setelah penyelidikan mendalam yang mengaitkan mereka dengan dugaan rencana pemberontakan.
Menteri Kehakiman Joseph Geng Akech menegaskan bahwa kejahatan yang dituduhkan melibatkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
“Kejahatan-kejahatan ini ditandai dengan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional, termasuk penodaan mayat, penganiayaan terhadap warga sipil, dan serangan terhadap pekerja kemanusiaan,” ujar Akech.
Kasus terbaru ini seolah membuka kembali luka lama konflik Sudan Selatan. Machar dan Presiden Salva Kiir sudah lama dikenal sebagai rival politik. Ketegangan keduanya sempat memuncak pada 2013, kurang dari dua tahun setelah Sudan Selatan merdeka dari Sudan. Ketika itu, pemecatan Machar dari jabatan wakil presiden oleh Kiir memicu perang saudara yang berlangsung bertahun-tahun. Konflik berdarah itu menyebabkan sekitar 400.000 orang tewas dan lebih dari empat juta warga terpaksa mengungsi sebelum akhirnya tercapai kesepakatan damai pada 2018.
Namun, perdamaian yang rapuh itu tampaknya mulai goyah awal tahun ini. Pertempuran di negara bagian Upper Nile sejak Februari telah memicu gelombang penahanan terhadap tokoh-tokoh penting dari partai Machar, termasuk Menteri Perminyakan dan Wakil Kepala Angkatan Darat. Situasi ini memperlihatkan rapuhnya sistem pembagian kekuasaan yang menjadi dasar pemerintahan persatuan nasional.
Dakwaan terhadap Machar kini memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan Sudan Selatan. Apakah negara yang kaya minyak ini mampu mempertahankan perdamaian, atau justru akan kembali terperosok dalam lingkaran konflik yang sudah bertahun-tahun melumpuhkan pembangunan dan kehidupan rakyatnya. []
Diyan Febriana Citra.