KOPENHAGEN – Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih Greenland memantik respons luas dari masyarakat Denmark dan Greenland. Gelombang penolakan tersebut diwujudkan dalam aksi demonstrasi bertajuk Hands Off Greenland yang digelar serentak pada Sabtu (17/01/2026) di sejumlah kota besar Denmark serta di ibu kota Greenland, Nuuk.
Aksi massa ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap tekanan politik Amerika Serikat, terutama setelah Trump menyatakan kemungkinan penerapan tarif dagang terhadap negara-negara yang menentang rencananya terkait Greenland. Pernyataan tersebut dinilai tidak hanya menyinggung kedaulatan wilayah, tetapi juga berpotensi mencederai prinsip demokrasi dan hak menentukan nasib sendiri.
Ribuan warga dilaporkan menyatakan kesediaan bergabung dalam aksi melalui media sosial. Demonstrasi direncanakan berlangsung di Kopenhagen, Aarhus, Aalborg, dan Odense, serta di Nuuk sebagai pusat pemerintahan Greenland. Para peserta membawa pesan yang menegaskan bahwa masa depan Greenland tidak dapat ditentukan melalui tekanan politik eksternal.
“Tujuannya adalah mengirim pesan yang jelas dan bersatu tentang penghormatan terhadap demokrasi Greenland dan hak asasi manusia yang mendasar,” ujar Uagut, asosiasi warga Greenland di Denmark, dikutip dari AFP.
Di Nuuk, unjuk rasa dijadwalkan dimulai pukul 16.00 waktu setempat dengan rute menuju kantor Konsulat Amerika Serikat. Massa membawa bendera Greenland dan poster bertuliskan tuntutan kedaulatan penuh atas wilayah mereka. Sementara itu, di Kopenhagen, aksi dimulai lebih awal pada pukul 12.00 siang dan direncanakan singgah di depan Kedutaan Besar AS sekitar satu jam kemudian.
Ketua Uagut, Julie Rademacher, menilai dinamika politik global saat ini telah memberikan tekanan psikologis dan sosial bagi warga Greenland, baik yang tinggal di wilayah asal maupun diaspora di Denmark.
“Peristiwa-peristiwa terbaru telah menempatkan Greenland dan orang-orang Greenland di Greenland maupun di Denmark dalam tekanan,” ujar Rademacher dalam pernyataan tertulis.
“Ketika ketegangan meningkat dan orang-orang masuk dalam kondisi siaga, kita berisiko menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi bagi diri kita sendiri dan satu sama lain. Kami menyerukan agar orang-orang Greenland di Greenland dan Denmark berdiri bersama,” lanjutnya.
Aksi Hands Off Greenland digagas oleh Uagut bersama gerakan warga Hands Off Greenland dan Inuit, yang merupakan payung organisasi asosiasi Greenland. Momentum unjuk rasa ini juga bertepatan dengan kunjungan delegasi anggota parlemen Amerika Serikat ke Kopenhagen, sehingga dinilai memiliki nilai simbolik dan politis yang kuat.
Di Greenland sendiri, sedikitnya 900 orang menyatakan akan turun ke jalan. Angka tersebut tergolong signifikan mengingat jumlah penduduk Greenland hanya sekitar 57.000 jiwa. Partisipasi ini menunjukkan besarnya kepedulian masyarakat terhadap isu kedaulatan dan identitas nasional.
Salah satu penyelenggara aksi, Kristian Johansen, menegaskan bahwa demonstrasi ini bukan semata-mata bentuk penolakan, melainkan juga dukungan terhadap langkah-langkah diplomasi yang ditempuh pemerintah Greenland.
“Dengan demonstrasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa kami mengambil tindakan, bahwa kami berdiri bersama dan bahwa kami mendukung para politisi, diplomat, dan mitra kami,” ujarnya.
Sementara itu, Avijaja Rosing-Olsen menekankan bahwa tuntutan utama aksi ini berakar pada prinsip hukum internasional.
“Kami menuntut penghormatan terhadap hak negara kami untuk menentukan nasib sendiri dan terhadap kami sebagai sebuah bangsa,” katanya.
“Kami menuntut penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional. Ini bukan hanya perjuangan kami, ini adalah perjuangan yang menyangkut seluruh dunia,” sambung dia.
Aksi ini mempertegas bahwa isu Greenland telah berkembang melampaui urusan bilateral, menjadi sorotan global terkait penghormatan terhadap kedaulatan, demokrasi, dan tatanan hukum internasional. []
Diyan Febriana Citra.