Yenni Eviliana: Jangan Terima Transmigran Jika Warga Lokal Belum Terpenuhi

Yenni Eviliana: Jangan Terima Transmigran Jika Warga Lokal Belum Terpenuhi

PARLEMENTARIA – Rencana penerimaan transmigran baru di Kabupaten Paser menuai penolakan dari masyarakat setempat. Warga menilai kebijakan tersebut belum tepat karena kebutuhan dasar penduduk lokal masih jauh dari kata terpenuhi. Sikap itu mendapatkan dukungan penuh dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana.

“Pesan dari aksi kemarin sudah jelas. Masyarakat menolak masuknya transmigran baru jika kebutuhan mereka sendiri belum diakomodasi. Saya mendukung sepenuhnya,” ujar Yenni, Kamis (04/09/2025).

Sebagai legislator dari daerah pemilihan Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser, Yenni menegaskan pemerintah tidak bisa menggulirkan program transmigrasi tanpa memperhatikan aspek keadilan. Ia menilai akses lahan pertanian maupun perkebunan bagi warga asli harus diprioritaskan lebih dulu.

“Kalau kebutuhan warga asli sudah terpenuhi, barulah kita bisa berbicara soal peluang untuk transmigran. Jangan sampai penduduk lokal terpinggirkan,” tegasnya.

Meski menolak kedatangan gelombang baru, Yenni tetap menekankan bahwa transmigran lama yang telah lama bermukim dan berbaur dengan masyarakat lokal tetap membutuhkan perhatian, khususnya dalam bidang pertanian. “Mereka yang sudah membaur tentu harus tetap dibantu. Tapi untuk gelombang baru, masyarakat menolak,” katanya.

DPRD Kaltim, lanjut Yenni, berkomitmen menyalurkan aspirasi masyarakat ini kepada pemerintah provinsi hingga pusat. “Program transmigrasi tidak bisa berjalan jika kuota lokal belum dipenuhi. Ini soal keadilan,” ucapnya.

Di sisi lain, Yenni juga mengingatkan agar dinamika ini tidak berkembang menjadi konflik sosial. Menurutnya, keberagaman suku dan latar belakang di Kaltim harus tetap menjadi kekuatan, bukan pemicu perpecahan. “Kerukunan sosial tetap harus dijaga. Apa pun sukunya, kita harus hidup damai dan saling menghormati,” tutupnya.

Penolakan masyarakat Paser menandai perlunya evaluasi serius terhadap kebijakan transmigrasi di daerah. Pemerintah diminta lebih peka terhadap kebutuhan lokal, agar kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan keadilan sosial sekaligus menjaga harmoni masyarakat. []

Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna

Advertorial DPRD Kaltim