GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut mengambil langkah cepat setelah ratusan siswa di Kecamatan Kadungora mengalami keracunan massal yang diduga kuat berasal dari konsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG). Bupati Garut, Abdusy Syakur Amien, menetapkan insiden tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk memastikan penanganan korban berlangsung maksimal.
“Setelah rapat dengan Sekda, Kadinkes, Kadisdik, Bappeda, dan Forkopimcam Kadungora tadi malam, saya nyatakan status KLB,” ujar Syakur melalui pesan singkat, Rabu (01/10/2025) pagi.
Penetapan status KLB itu dibarengi dengan instruksi penghentian sementara aktivitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), lembaga yang selama ini membagikan MBG ke sekolah-sekolah. Langkah ini ditempuh agar penyelidikan penyebab keracunan tidak terhambat dan distribusi makanan dapat dievaluasi secara menyeluruh.
Jumlah korban yang terdampak tidak sedikit. Kepala Puskesmas Kadungora, Noni Cahyana, melaporkan bahwa hingga Selasa (30/09/2025) tengah malam, total siswa yang mendapatkan pelayanan kesehatan mencapai 147 orang. Mereka tersebar di sejumlah fasilitas kesehatan.
“Sampai pukul 23.00, dirawat inap di Puskesmas Kadungora 59 orang dan 2 orang masih di observasi, rawat inap di Leles 33 orang, dirujuk 2 orang, dan rawat jalan 51 orang,” jelas Noni. Beberapa korban yang kondisinya cukup berat harus dilarikan ke RSUD dr. Slamet Garut untuk mendapatkan penanganan intensif.
Kasus ini sontak menjadi perhatian publik, mengingat program MBG sejatinya ditujukan untuk memperbaiki gizi anak sekolah dari keluarga kurang mampu. Namun, insiden di Kadungora justru menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas pengolahan dan distribusi makanan.
Dari informasi sementara, salah satu dugaan penyebab keracunan adalah produk susu yang dikemas dalam bantal plastik. Meski demikian, pihak berwenang masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium guna memastikan sumber pasti kontaminasi.
Bupati Syakur menegaskan, keselamatan anak-anak adalah prioritas utama. Ia menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk memberikan pelayanan medis terbaik, sekaligus mempercepat investigasi agar kasus serupa tidak terulang.
“Keselamatan dan kesehatan siswa adalah hal yang paling penting. Pemerintah tidak akan tinggal diam,” tegasnya.
Di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga memperbaiki standar pengawasan makanan di sekolah. Program gizi gratis dianggap baik, namun tanpa sistem pengendalian mutu yang ketat, tujuan mulia itu justru bisa berbalik menjadi ancaman kesehatan bagi anak-anak.
Hingga kini, aparat kepolisian bersama dinas kesehatan masih melakukan penyelidikan. Sementara itu, para orang tua korban terus menunggu kepastian penyebab sekaligus jaminan bahwa distribusi MBG di masa mendatang akan lebih aman. []
Diyan Febriana Citra.