PALANGKA RAYA – Dua hari menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, aparat kepolisian bergerak cepat untuk memastikan pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung dalam suasana aman dan tertib.
Langkah antisipatif ini dilakukan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan menurunkan total 403 personel yang akan disebar di berbagai titik strategis. Kepala Biro Operasi Polda Kalteng, Kombes Pol Sugeng Riyadi, menjelaskan bahwa ratusan personel tersebut terdiri atas 310 anggota gabungan dari Polda Kalteng dan 93 personel dari jajaran Polres Barito Utara.
“403 personel kepolisian akan dilibatkan dalam pengamanan, dan nantinya akan di-backup oleh anggota gabungan dari TNI serta Linmas,” ujar Sugeng saat memimpin apel pelepasan pasukan pengamanan di Lapangan Barigas, Markas Polda Kalteng, Minggu (03/08/2025).
Menurut Sugeng, pengamanan tidak hanya difokuskan pada lokasi pemungutan suara, tetapi juga menyasar titik-titik yang krusial seperti kantor KPU, kantor Bawaslu, serta jalur distribusi logistik ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Penempatan personel disesuaikan dengan potensi kerawanan yang telah dipetakan sebelumnya.
“Penempatan personel akan dilakukan di setiap TPS, kantor KPU dan Bawaslu, serta titik-titik distribusi logistik agar proses berjalan lancar dan masyarakat bisa terlayani dengan baik,” jelasnya.
PSU yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025 ini merupakan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa TPS. Kejadian sebelumnya yang menyebabkan PSU menjadi sorotan nasional karena adanya indikasi pelanggaran administrasi yang menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai pihak.
Kepolisian pun menaruh perhatian besar pada pengamanan ini agar masyarakat dapat kembali percaya pada integritas dan hasil akhir dari pilkada. Polda Kalteng menekankan pentingnya netralitas aparat dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengamanan, demi menciptakan ruang demokrasi yang sehat.
“Kami harapkan pelaksanaan PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara bisa terlaksana dengan baik, menghasilkan pemimpin daerah yang dapat berdiri atas kepentingan rakyat,” tutur Sugeng.
Hingga saat ini, distribusi logistik terus dipantau ketat oleh petugas dan sejumlah TPS di daerah terpencil sudah mulai dijangkau menggunakan kendaraan khusus, termasuk perahu di kawasan sungai.
Langkah-langkah pengamanan ini menjadi penegasan bahwa negara hadir untuk menjamin hak konstitusional warga, sekaligus menjaga stabilitas sosial-politik di tingkat lokal yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah. []
Diyan Febriana Citra.