PATI – Pemerintah Kabupaten Pati mengambil langkah penting dengan membatalkan rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya menuai penolakan luas dari masyarakat. Rencana tersebut sempat memicu kegelisahan publik lantaran besaran kenaikan pajak yang mencapai 250 persen dinilai sangat membebani warga.
Keputusan pembatalan ini disampaikan langsung oleh Bupati Pati, Sudewo, dalam momen peringatan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati, Kamis (07/08/2025). Dalam pidatonya di Pendopo Kabupaten, Sudewo menegaskan bahwa dirinya mendengar dan memahami aspirasi masyarakat serta mempertimbangkan arahan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan provinsi.
“Terkait dengan kenaikan pajak yang sampai 250 persen, sesuai arahan Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk diturunkan, serta sesuai tuntutan warga Kabupaten Pati, maka saya nyatakan bahwa kenaikan PBB tersebut akan saya akomodasi untuk diturunkan,” ujar Sudewo dalam siaran pers, Jumat (08/08/2025).
Langkah ini disambut positif oleh berbagai kalangan, terutama masyarakat yang merasa keberatan atas rencana kebijakan tersebut. Banyak pihak mengapresiasi sikap terbuka Bupati dalam merespons kritik dan masukan dari masyarakat.
Sudewo juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana kondusif dan terus mendukung kelangsungan pembangunan di Pati. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan warga demi terciptanya stabilitas sosial dan kemajuan daerah.
“Marilah kita bersama-sama menjaga agar situasi tetap kondusif, dan bekerja sesuai bidangnya masing-masing,” imbuhnya.
Selain menyoroti kebijakan pajak, Sudewo juga menyampaikan permohonan maaf atas dinamika yang terjadi menjelang perayaan hari jadi daerah, termasuk insiden dalam kegiatan kirab boyongan yang digelar lima tahun sekali. Insiden tersebut sempat menimbulkan perdebatan publik.
“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud melakukan perampasan. Kami hanya ingin memastikan kirab boyongan yang digelar lima tahun sekali ini dapat berlangsung lancar sesuai rute yang ditetapkan,” katanya.
Pernyataan lain yang sempat memicu kontroversi pun tak luput dari klarifikasi. Sudewo menyatakan penyesalannya atas ucapan yang dianggap menyinggung masyarakat.
“Saya juga minta maaf atas pernyataan ‘lima ribu silakan, lima puluh ribu massa silakan’. Tidak ada niat untuk menantang rakyat, apalagi rakyat saya sendiri,” tegasnya.
Dengan sikap terbuka dan reflektif, Sudewo menegaskan komitmennya untuk terus belajar dan menerima kritik. Ia menargetkan sejumlah program pembangunan strategis, seperti perbaikan RSUD Soewondo, peningkatan infrastruktur jalan, pendidikan karakter, dan penguatan sektor pertanian.
“Saya ingin menjadi pemimpin yang amanah. Mohon dukungan dari seluruh masyarakat,” tutupnya.
Langkah Bupati Sudewo dalam membatalkan kebijakan kenaikan PBB yang kontroversial dinilai sebagai upaya menjaga kepercayaan publik dan memperkuat semangat dialog antara pemerintah dan masyarakat. []
Diyan Febriana Citra.