BONE – Gelombang penolakan terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, memuncak pada Selasa sore (12/08/2025). Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone menggelar aksi di depan kantor DPRD Bone, menuntut agar kebijakan yang dinilai memberatkan warga itu dibatalkan.
Aksi yang berlangsung di Jalan Stadion Lapatau tersebut dimulai sekitar pukul 14.00 WITA. Massa aksi datang dengan membawa spanduk penolakan dan bergantian menyampaikan orasi. Ketua Umum HMI Cabang Bone, Andi Miftahul Amri, menyuarakan keberatan mereka terhadap kenaikan PBB-P2 yang disebut mencapai ratusan persen.
“Kenaikan pajak hingga 300 persen kami nilai tidak manusiawi dan harus dibatalkan,” serunya lantang di hadapan peserta aksi dan aparat pengamanan.
Awalnya, suasana aksi terbilang kondusif. Namun, ketegangan mulai terasa ketika mahasiswa menilai tuntutan mereka tidak direspons oleh para wakil rakyat. Massa mencoba masuk ke dalam gedung untuk bertemu langsung dengan anggota dewan, namun langkah mereka dihalangi barisan aparat gabungan Satpol PP dan polisi.
Dorong-mendorong pun terjadi, hingga mengakibatkan salah satu kaca pintu kantor DPRD pecah. Meski demikian, insiden tersebut tidak berlanjut menjadi bentrokan yang lebih besar setelah pimpinan DPRD bersedia menemui perwakilan massa.
Dalam pertemuan singkat itu, Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinong, mengaku terkejut dengan adanya kebijakan kenaikan pajak tersebut. Ia menegaskan, proses penetapan kenaikan PBB-P2 masih dalam tahap pembahasan dan belum final. Menurutnya, ada persoalan legalitas dalam penerapannya.
“Kami berkomitmen mengawasi setiap kebijakan agar sesuai aturan. Kenaikan PBB-P2 tahun ini tidak memenuhi asas legalitas penetapan, sehingga harus dibatalkan atau ditunda,” tegasnya melalui sambungan telepon pada Rabu (13/08/2025).
Pernyataan tersebut sedikit meredakan ketegangan di lapangan. Setelah mendengar komitmen DPRD, massa aksi memutuskan membubarkan diri dengan tertib. Namun, mereka menegaskan akan kembali turun ke jalan jika tuntutan pembatalan kenaikan pajak tidak segera direalisasikan.
Aksi di Bone ini menambah daftar panjang protes warga di sejumlah daerah yang menolak kebijakan serupa. Sebelumnya, beberapa kabupaten di Indonesia juga diwarnai aksi demonstrasi menentang kenaikan PBB yang dinilai terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat pascapandemi.
Meski sudah ada sinyal positif dari DPRD, publik kini menanti langkah konkret pemerintah daerah dalam merespons aspirasi warganya. Jika tidak, gelombang penolakan diprediksi akan terus bergulir di Bumi Arung Palakka. []
Diyan Febriana Citra.