ADVERTORIAL – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 di Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan menjadi momentum penting untuk menjamin keberlanjutan program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa proses pembahasan bersama eksekutif harus segera dirampungkan agar tidak ada kewajiban daerah yang terhambat.
“Dari APBD Perubahan itu kita bisa segera membereskan proyek tertunda, hingga kebutuhan layanan dasar masyarakat. Selain itu juga menuntaskan utang PSU Pilkada, sampai kewajiban tahun lalu harus diakomodir. Makanya pembahasannya harus cepat selesai karena bulan ini sudah harus final,” ujar Yani Kamis (11/09/2025).
Legislator dari PDI Perjuangan ini menekankan, DPRD Kukar akan memastikan tidak ada program yang menyangkut kebutuhan dasar publik mandek akibat keterlambatan anggaran. Sejumlah pos belanja yang diprioritaskan meliputi beasiswa, tunjangan guru, tunjangan tenaga medis, serta gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Semua harus klir. Beasiswa jangan sampai ada pemotongan, tunjangan guru dan tenaga kesehatan juga harus dibayarkan. Itu prioritas, karena langsung menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Selain pendidikan dan kesehatan, APBD Perubahan 2025 juga akan diarahkan untuk mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan perikanan. Bantuan bagi petani maupun nelayan dinilai penting agar pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke akar rumput. Menurut Yani, DPRD menginginkan APBD Perubahan menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar dokumen administrasi.
Dari sisi nominal, Yani menyampaikan adanya penyesuaian. Jika sebelumnya APBD Murni 2025 ditetapkan sebesar Rp12 triliun, maka setelah efisiensi dan rasionalisasi, nilainya kini menjadi Rp11,6 triliun. Meskipun ada pengurangan Rp300–Rp400 miliar, ia memastikan program prioritas tetap berjalan.
“Walaupun nanti ada potensi penyesuaian lagi karena transfer pusat, prinsipnya kewajiban pemerintah harus diselesaikan. Efisiensi dan defisit yang muncul dalam APBD Perubahan tidak boleh menjadi alasan menghambat pembangunan. DPRD Kukar akan fokus memastikan setiap anggaran tersalurkan tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
Dengan demikian, pembahasan APBD Perubahan 2025 bukan hanya soal angka, melainkan upaya konkret DPRD Kukar memastikan hak-hak masyarakat tetap terpenuhi meski terjadi penyesuaian anggaran. []
Penulis: Eko Sulistiyo | Penyunting: Agnes Wiguna