SANGATTA – Pemerintah pusat meluncurkan Program Sekolah Rakyat (SR) sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi salah satu daerah yang menyambut positif program ini, mengingat seluruh pembiayaan pembangunan fisik sekolah ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menilai keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, melainkan juga kesiapan tenaga pendidik. Ia menekankan bahwa ketersediaan guru menjadi faktor kunci agar tujuan program dapat tercapai.
“Kita mau melihat tenaga teknis pengajarnya. Ini kita dorong pemerintah untuk menambah tenaga guru ASN. Tapi pemerintah pusat juga yang memutuskan. Nah, itu dilematisnya nanti di situ,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, Jimmi menyebut pemerintah pusat hanya meminta Pemkab Kutim menyediakan lahan sekitar 4 hingga 5 hektare untuk pembangunan sekolah. Namun, apabila lahan baru perlu dibebaskan, maka anggaran pembebasan lahan akan dibebankan pada APBD.
“Sekolah Rakyat itu APBN. Mereka (pusat) hanya minta tanah untuk disediakan sekitar 4 sampai 5 hektare. Jika diperlukan pengadaan, biayanya akan ditanggung oleh APBD,” jelasnya.
Terkait lokasi, Jimmi menilai Sangatta merupakan wilayah yang paling tepat untuk dijadikan titik pembangunan sekolah. Menurutnya, pemilihan kecamatan lain berpotensi memunculkan rasa kecemburuan antarwilayah.
“Kalau misalnya kita ditempatkan di kecamatan lain, kan merasa didiskriminasi juga itu yang kecamatan-kecamatan lain. Jadi sekalian aja fokusnya di sini Sangatta,” tegasnya.
Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem boarding school atau asrama. Dengan model ini, anak-anak dari keluarga miskin diharapkan bisa belajar dengan lebih fokus tanpa terkendala biaya hidup sehari-hari. Meski demikian, Jimmi mengingatkan bahwa konsep tersebut memerlukan dukungan tenaga pengajar yang cukup dan profesional.
“Boarding, dia semacam asrama. Nah, ini kan perlu pembiayaan besar dan yang paling penting tenaga pengajarnya. Kalau enggak ada yang siap, bagaimana kita bisa melayani?” tuturnya.
Walau detail teknis program ini belum pernah dibahas di DPRD, Jimmi tetap optimistis. Menurutnya, dengan fasilitas memadai dan tambahan guru ASN, Sekolah Rakyat mampu menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan di Kutim melalui jalur pendidikan.
“Belum pernah dibicarakan dengan komisi terkait. Pasti ada muridnya, karena masyarakat kita masih banyak yang miskin. Itu mudah-mudahan bisa teratasi dengan adanya Sekolah Rakyat,” pungkasnya.[]
Putri Aulia Maharani