MAKASSAR – Program makan bergizi gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terpaksa menghentikan aktivitasnya. Penutupan dapur MBG 02 Panakkukang yang berlokasi di Jalan Andi Pangerang Pettarani 2, Kelurahan Tamamaung, itu menimbulkan dampak sosial cukup besar, terutama bagi pekerja lokal yang menggantungkan hidup dari program ini.
Dapur tersebut sebelumnya melayani lebih dari 10 sekolah dasar dengan kapasitas produksi sekitar 3.500 porsi makanan per hari. Namun, sejak sepekan lalu, kegiatan distribusi makanan bergizi untuk siswa penerima manfaat terhenti.
Sri Bulan, salah seorang karyawan yang kini dirumahkan, mengaku tidak tahu secara pasti alasan penutupan. Namun, ia mendengar bahwa polemik terkait pagu anggaran per porsi menjadi penyebab utama.
“Saya juga kurang tahu pasti kenapa tutup, tetapi saya dengar masalah anggaran pagunya. Yang saya dengar biasa Rp10.000, tetapi enggak tahu sekarang kenapa bisa Rp6.500,” ujarnya, Senin (29/09/2025).
Lebih dari 50 pekerja yang mayoritas perempuan, termasuk janda yang selama ini mengandalkan penghasilan dari dapur MBG, kini kehilangan mata pencaharian.
“Harapannya semoga cepat beroperasi kembali, karena banyak karyawan di sini yang mencari nafkah, banyak janda-janda yang kerja di sini,” tambah Sri Bulan.
Situasi ini semakin diperparah dengan meningkatnya kasus keracunan massal yang dikaitkan dengan pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah. Pemerintah pusat akhirnya mengambil langkah tegas dengan menutup sementara dapur-dapur MBG yang dinilai bermasalah.
“SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi, dan investigasi,” tegas Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan.
Keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi tingkat tinggi yang dipimpin Zulkifli Hasan bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta jajaran kementerian terkait dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah evaluasi menyeluruh ini bertujuan memastikan program MBG berjalan sesuai standar, mulai dari kualitas bahan makanan, proses pengolahan, distribusi, hingga keamanan konsumsi. Pemerintah menekankan bahwa program ini tidak boleh menjadi celah bagi praktik korupsi atau pelanggaran yang membahayakan kesehatan anak-anak penerima manfaat.
Kondisi di Makassar menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan terkait anggaran, kualitas, dan pengawasan bisa berdampak langsung pada masyarakat. Selain menyangkut kesehatan anak sekolah, keberlangsungan program juga berhubungan erat dengan keberlanjutan ekonomi lokal karena melibatkan tenaga kerja dari lingkungan sekitar. []
Diyan Febriana Citra.