MAKASSAR — Upaya percepatan pembangunan Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa kembali menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan. Dalam pertemuan strategis yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Rabu (08/10/2025), pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum sepakat memperkuat koordinasi untuk memastikan proyek strategis nasional itu berjalan sesuai target dan bebas dari potensi persoalan hukum.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga sangat penting untuk menjaga ritme pembangunan. Ia menilai, percepatan proyek harus disertai pengawasan yang kuat agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat, terutama petani dan warga di sekitar lokasi bendungan.
“Hari ini rapat lanjutan untuk percepatan investasi dalam hal ini pembangunan Bendungan Jenelata. Kita harap pembangunan ini bisa segera dilakukan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Jufri Rahman, Rabu (08/10/2025).
Pertemuan ini juga dihadiri Kepala Kejati Sulsel, Agus Salim, yang menegaskan bahwa pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi. Tim ini bertugas mempertemukan seluruh pihak terkait guna memastikan proses pembangunan tidak terhambat baik secara administratif maupun hukum.
“Satgas Percepatan Investasi dibentuk untuk mempertemukan berbagai pihak yang terlibat dalam proyek strategis. Kita ingin pembangunan berjalan tanpa kendala hukum maupun sosial,” kata Agus.
Proyek Bendungan Jenelata yang sempat melambat kini menunjukkan progres positif. Sejak groundbreaking tahun 2023, pembangunan fisik meningkat dari 3 persen pada 2024 menjadi sekitar 17–20 persen di 2025, dengan nilai perputaran dana mencapai Rp800 miliar di Kabupaten Gowa.
Agus menambahkan, percepatan proyek ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam kerangka Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming, yang menekankan pentingnya ketahanan pangan dan hilirisasi sumber daya alam.
“Saat ini memasuki tahap empat pembebasan lahan. Alhamdulillah progresnya berjalan baik. Kita harap pembangunan bendungan ini berjalan lancar tanpa kerugian negara,” jelas Agus.
Selain memastikan kelancaran pembangunan, Kejati juga berkomitmen mengawal transparansi agar seluruh proses berjalan sesuai aturan.
“Saya di sini mewakili masyarakat, dan kita tidak ingin masyarakat dirugikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Heriantono Waluyadi, memaparkan bahwa proyek Bendungan Jenelata mencakup area 1.722,28 hektar dan ditargetkan mencapai progres 20 persen hingga akhir 2025.
“Bendungan Jenelata memiliki manfaat besar mengairi 23.340 hektar lahan irigasi, menyediakan air baku 6,05 meter kubik per detik, dan menghasilkan potensi listrik PLTA sebesar 7 MW,” ujar Heriantono.
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, turut memberikan apresiasi atas langkah bersama yang diambil Pemprov Sulsel dan Kejati. Ia berharap sinergi ini menjadi solusi bagi percepatan proyek serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harap ada solusi terbaik untuk masyarakat agar pembangunan Bendungan Jenelata bisa selesai sesuai harapan,” ucap Sitti. “Kita juga mengajak masyarakat mendukung pembangunan ini karena manfaatnya langsung dirasakan oleh petani,” tambahnya.
Dengan dukungan pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat, proyek Bendungan Jenelata diharapkan menjadi tonggak penting bagi ketahanan air dan ekonomi pertanian Sulawesi Selatan. []
Diyan Febriana Citra.