PONOROGO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sebagai bagian dari penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban. Setelah menyisir sejumlah kantor pemerintahan sebelumnya, kali ini giliran kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menjadi sasaran, Kamis (13/11/2025).
Tim penyidik KPK tiba di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB menggunakan tiga mobil berwarna hitam yang dikawal aparat kepolisian. Setibanya di Kantor Dinas PUPR di Jalan Gajah Mada, mereka langsung menutup akses masuk ke area gedung guna menjaga kerahasiaan proses penyelidikan.
Sumber internal menyebutkan, penggeledahan ini difokuskan untuk mencari dokumen perencanaan dan administrasi proyek pembangunan Monumen Reog yang diduga menjadi salah satu titik penyimpangan anggaran daerah. Sejumlah berkas dan perangkat komputer disebut telah diamankan penyidik untuk diperiksa lebih lanjut di Jakarta.
Sebelumnya, penyidik KPK juga mendatangi kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Ponorogo di Jalan Pramuka. Penggeledahan yang berlangsung dari pukul 11.20 hingga 16.40 WIB itu disebut berkaitan dengan proses pengadaan dan pengelolaan proyek yang sama.
Selain instansi pemerintahan, KPK turut menyisir sejumlah lokasi pribadi, termasuk rumah Indah Bekti Pertiwi, yang disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan Direktur RSUD dr Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma. Nama Yunus sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Operasi ini merupakan lanjutan dari langkah penegakan hukum setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Agus Pramono, Yunus Mahatma, serta seorang rekanan swasta bernama Sucipto pada Jumat (07/11/2025). Keempatnya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Sabtu dini hari untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Penggeledahan serentak di berbagai titik, termasuk rumah dinas bupati, kantor sekretaris daerah, RSUD dr Harjono, hingga bidang pengadaan barang dan jasa, menunjukkan bahwa KPK tengah menelusuri jaringan penyimpangan anggaran yang lebih luas. Fokus penyidik kini mengarah pada aliran dana proyek Monumen Reog dan Museum Peradaban yang bernilai miliaran rupiah.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena proyek Monumen Reog semula digadang-gadang sebagai simbol kebangkitan budaya Ponorogo, namun kini justru terseret dalam pusaran dugaan korupsi. KPK memastikan bahwa seluruh proses hukum akan dilakukan secara transparan dan profesional.
Sementara itu, sejumlah pejabat Pemkab Ponorogo yang kantornya digeledah menyatakan siap bekerja sama dengan tim penyidik. “Kami berikan semua berkas yang diminta,” ujar salah satu pejabat Dinas Kebudayaan yang enggan disebutkan namanya.
Dengan intensitas penggeledahan yang terus meningkat, publik menunggu hasil akhir penyelidikan ini. KPK diharapkan tidak hanya mengungkap pelaku utama, tetapi juga memperbaiki sistem pengawasan agar proyek kebudayaan serupa ke depan tidak menjadi ladang korupsi. []
Diyan Febriana Citra.