SAMARINDA – Wacana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang diperkirakan mencapai Rp7 triliun tidak menyurutkan tekad Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mempertahankan keberlanjutan program bantuan pendidikan Gratispol. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa keberadaan program ini menjadi salah satu instrumen utama dalam memperluas akses pendidikan bagi generasi muda Kaltim.
Dalam forum diskusi bertajuk “Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Supaya Baik Jalannya” yang digelar di Creative Hub Temindung Samarinda, Kamis (20/11/2025), Seno Aji menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif agar program tersebut tidak terdampak signifikan. “Intinya Program Gratispol tidak boleh hilang. Anggaran Gratispol tahun 2026 kami pastikan akan tetap berjalan,” ujarnya dengan tegas.
Pemprov Kaltim bahkan menargetkan kenaikan alokasi anggaran bantuan pendidikan pada 2026 hingga Rp1,4 triliun, mencakup dukungan bagi 130 ribu hingga 140 ribu mahasiswa, mulai semester pertama hingga semester delapan. Bandingkan dengan tahun berjalan yang baru mampu menjangkau 32.853 mahasiswa dengan anggaran sekitar Rp200 miliar, sehingga proyeksi peningkatan ini menunjukkan intensitas komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan tinggi.
Meski demikian, Seno Aji tak menampik bahwa prediksi turunnya APBD Kaltim dari Rp21 triliun menjadi Rp14 triliun akan memengaruhi kemampuan fiskal pemerintah daerah. Karena itu, strategi efisiensi dan penataan ulang prioritas anggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan. “Saat pembahasan anggaran, kami sudah diskusikan, ada kisaran anggaran Rp1,4 miliar hingga Rp2 triliun yang kita sisihkan. Kita simpan untuk memastikan bantuan pendidikan Gratispol tahun 2026 tetap bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Wagub juga menekankan pentingnya pemerataan manfaat program beasiswa, terutama agar bantuan tersebut tepat sasaran. Ia menegaskan komitmen Pemprov Kaltim melalui kebijakan pembebasan UKT. “Karena itu kita putuskan, semua anak-anak kita nanti akan mendapat UKT gratis. Dan tidak menyulitkan mahasiswa,” katanya.
Mengacu pada kebutuhan penyiapan SDM menghadapi bonus demografi 2030, ia kembali menegaskan pentingnya percepatan. “Kalau tidak kita siapkan dari sekarang, kita akan ketinggalan kereta di era bonus demografi 2030. Bahwa hingga saat ini masih ada kelemahan, itu juga harus kita benahi,” imbuhnya.
Pada sisa waktu 2025, pemerintah berharap perguruan tinggi mempercepat pemenuhan administrasi agar anggaran tidak sia-sia. “November hingga Desember kita wajibkan semua selesai. Kami tidak ingin anggaran kembali ke negara,” tegasnya.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari berbagai pihak. Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyebut perhatian pemerintah terhadap pendidikan sebagai langkah investasi jangka panjang. “Alhamdulillah dua pemimpin kita hari ini tidak memandang pendidikan sebagai spending, tapi investasi,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pokja 30, Buyung Marajo, menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh, termasuk aspek regulasi dan pelaksanaannya. Adapun akademisi Universitas Mulawarman, Defung, menilai keseriusan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat bagi masa depan pendidikan Kaltim. []
Admin04