BANDUNG — Upaya memulihkan kegiatan pendidikan di wilayah-wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini menjadi fokus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Setelah hujan deras berhari-hari menyebabkan puluhan sekolah rusak serta aktivitas belajar terhenti, pemerintah pusat menegaskan proses pembelajaran harus segera kembali berjalan ketika kondisi dinyatakan aman.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyampaikan bahwa pihaknya bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan transisi menuju pembelajaran normal berlangsung cepat dan terkoordinasi.
“Pertama kami berkoordinasi dengan pemda untuk memastikan pembelajaran bisa segera dimulai tentu setelah banjir diatasi,” kata dia, Jumat (27/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa dalam rapat terbatas lintas kementerian di Kantor BNPB Jakarta, pemerintah menerima laporan mengenai sekolah-sekolah yang tidak dapat beroperasi. Kerusakan bangunan akibat banjir dan tanah longsor ditemukan pada lebih dari puluhan sekolah di ketiga provinsi tersebut, sehingga ruang kelas tidak memungkinkan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Bencana hidrometeorologi yang terjadi secara bersamaan di sejumlah daerah itu membuat fasilitas pendidikan lumpuh dan memaksa ribuan siswa menghentikan sementara aktivitas belajar. Untuk mempercepat pemulihan, Kemendikdasmen menyiapkan bantuan sarana dan prasarana, termasuk paket perlengkapan belajar, perangkat pendukung, hingga kebutuhan dasar untuk sekolah yang rusak.
“Untuk bantuan pembelajaran itu juga segera kami sediakan,” ujar Suharti.
Suharti menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil risiko terkait keselamatan peserta didik maupun tenaga pendidik. Karena itu, sekolah-sekolah hanya dapat kembali dibuka setelah dinyatakan aman oleh petugas gabungan yang menilai kondisi struktur bangunan dan lingkungan sekitar. Ia menekhankan bahwa keamanan merupakan faktor yang tidak bisa dinegosiasikan.
Sebagai langkah awal pemulihan, Kemendikdasmen menginstruksikan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota agar melakukan asesmen cepat terhadap setiap sekolah terdampak. Pemeriksaan mencakup kebutuhan mendesak seperti perbaikan infrastruktur ringan, pembersihan ruang kelas, hingga penyediaan sarana pembelajaran dasar yang hilang atau rusak akibat banjir.
Di beberapa daerah yang tidak terdampak langsung, sekolah diminta membantu siswa dari wilayah bencana melalui pengaturan pembelajaran yang lebih fleksibel. Model pembelajaran jarak dekat, penjadwalan ulang mata pelajaran, atau pemindahan sementara lokasi belajar menjadi opsi untuk memastikan siswa tetap mendapatkan hak pendidikan tanpa harus membahayakan keselamatan mereka.
“Kami terus berkoordinasi agar proses pembelajaran bagi siswa tetap terjamin,” kata Suharti menegaskan.
Pemulihan sektor pendidikan di wilayah bencana menjadi komponen penting dalam memastikan kegiatan masyarakat kembali berjalan normal. Pemerintah berharap seluruh proses asesmen hingga pemulihan dapat berjalan cepat sehingga murid dan guru dapat kembali ke sekolah tanpa hambatan. []
Diyan Febriana Citra.