BANJARBARU – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk memperbaiki tata kelola birokrasi kini memasuki tahap baru. Pemprov tengah menyiapkan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berstandar internasional sebagai bagian dari transformasi pengawasan internal yang lebih ketat dan terukur.
Inspektur Pemprov Kalsel, Fydayeen, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini mengkaji penggunaan standar ISO 37001:2016, sebuah pedoman global yang mengatur penerapan sistem anti penyuapan secara menyeluruh. ISO ini mencakup pembentukan, implementasi, pemeliharaan, serta peningkatan berkelanjutan dari mekanisme pencegahan suap dalam organisasi.
“Langkah strategis ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Kalsel untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan memastikan lingkungan bisnis yang adil, bebas dari praktik penyuapan,” ujar Fydayeen kepada wartawan, Senin (01/12/2025) malam.
Menurutnya, sebagai wilayah yang menjadi pintu gerbang logistik Pulau Kalimantan, Kalsel menanggung tanggung jawab besar dalam menciptakan iklim pemerintahan yang bersih, profesional, dan memiliki daya saing internasional. Ia menilai bahwa kepercayaan dari investor dan pemangku kepentingan lain hanya dapat dibangun apabila daerah mampu menunjukkan integritas dalam setiap proses administrasi.
Jika praktik penyuapan dapat ditekan secara signifikan, maka Kalsel diyakini akan memiliki reputasi sebagai daerah berintegritas tinggi, yang pada akhirnya mendorong peningkatan investasi.
“Penerapan standar ISO 37001 secara internasional mengirimkan pesan kuat bahwa Kalsel adalah wilayah yang aman, stabil, dan berintegritas untuk berinvestasi dan beroperasi,” jelasnya.
Dalam proses persiapan, Inspektorat juga tengah memetakan berbagai potensi kerawanan suap di seluruh alur kerja organisasi perangkat daerah. Pemetaaan ini penting untuk merancang pengendalian anti penyuapan yang menyasar langsung pada titik rawan. Fydayeen menyebut bahwa seluruh pegawai harus memahami bahwa penyuapan adalah risiko serius yang akan ditindak tegas sesuai prosedur.
SMAP, ujarnya, berperan menjaga transparansi penganggaran serta pengadaan barang dan jasa yang selama ini kerap menjadi sektor rawan korupsi. Selain memastikan proses tersebut berjalan akuntabel, sistem ini juga memperkuat pondasi pembangunan infrastruktur agar tidak mudah digoyahkan oleh praktik penyelewengan.
“SMAP menjamin proses penganggaran dan pengadaan barang dan jasa berjalan transparan, memastikan pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah yang dibangun di atas fondasi yang kuat dan tidak rentan terhadap penyelewengan,” katanya.
Langkah Pemprov Kalsel ini sekaligus menegaskan arah reformasi birokrasi yang ingin diwujudkan. Dengan penerapan standar internasional, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menciptakan budaya kerja yang bebas dari intervensi maupun praktik transaksional.
Penerapan SMAP juga berpotensi menjadi model bagi daerah lain yang sedang menghadapi tantangan serupa. Dengan landasan regulasi dan mekanisme audit periodik, sistem ini dinilai mampu mendorong perubahan yang tidak hanya administratif tetapi juga menyentuh karakter organisasi secara menyeluruh. []
Diyan Febriana Citra.