BANDUNG – Pemerintah pusat kembali menegaskan komitmennya dalam percepatan pemulihan jaringan transportasi di Pulau Sumatera, pascaderetan bencana banjir dan longsor yang menyebabkan sejumlah akses vital lumpuh. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemulihan konektivitas menjadi langkah mendesak, terutama mengingat dampak sosial ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di sela kunjungannya ke Gedung Sate, Kota Bandung, Dody mengungkapkan bahwa beberapa jalur strategis hingga kini belum dapat digunakan secara normal karena kerusakan yang cukup parah.
“Masih (terputus), masih beberapa ini belum tersambung. Konektivitasnya belum. Itu yang kami kejar. Dalam beberapa hari ke depan, tembus satu,” ujarnya, Rabu (03/12/2025).
Menurut Dody, wilayah Aceh Tamiang dan Tapanuli Selatan (Tapsel) merupakan dua titik yang penyelesaiannya memerlukan perhatian lebih.
“Aceh Tamiang masih buntu. Sibolga sudah mulai dibuka. Yang fokus lagi sekarang Aceh Tamiang sama Tapsel. Tapsel juga belum dibuka sama kami,” katanya. Kondisi ini membuat ribuan warga masih terisolasi dan menghambat pendistribusian logistik.
Selain menyebabkan keterlambatan distribusi barang, putusnya akses jalan berdampak langsung pada aktivitas harian masyarakat. Dody menyampaikan kekhawatiran pemerintah terhadap situasi warga di beberapa kecamatan yang kesulitan memasak karena stok beras menipis.
“Sudah beberapa hari enggak bisa masak nasi, segala macam. Kan beras sudah mulai menipis. Jadi itu dulu. Kami fokusnya di situ dulu beberapa hari ini,” ucapnya.
Krisis ini diperparah dengan kondisi geografis Sumatera yang memang rawan bencana, ditambah adanya tekanan lingkungan akibat alih fungsi kawasan hutan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun isu deforestasi turut disorot berbagai lembaga pemerhati lingkungan, pemerintah saat ini memprioritaskan stabilisasi akses demi memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat terdampak secepat mungkin.
Terkait anggaran, Dody menegaskan bahwa penanganan bencana tidak bergantung pada perhitungan nilai proyek, melainkan pada urgensi pemulihan.
“Kalau sudah urusan bencana, enggak pakai nilai. Berapa yang dibutuhkan kami ada. Itu rehab, mungkin perlu bertahun-tahun,” ujarnya. Pemerintah, kata dia, akan menyediakan alokasi yang diperlukan, baik untuk darurat, rehabilitasi, maupun rekonstruksi jangka panjang.
Tahap awal pemulihan diprioritaskan pada pembukaan jalur darurat, pembangunan jembatan sementara, serta penyiapan prasarana pendukung agar kendaraan logistik bisa menjangkau wilayah terdampak. Pemerintah berharap, dalam beberapa hari ke depan, titik-titik kritis sudah dapat dilalui minimal oleh kendaraan ringan pengangkut bantuan.
Dengan kondisi bencana yang terus berkembang, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi elemen penting untuk memastikan pemulihan berjalan efektif. Masyarakat pun diimbau tetap waspada terhadap potensi bencana susulan mengingat kondisi cuaca yang belum stabil. []
Diyan Febriana Citra.