PROBOLINGGO – Upaya memperkuat suara perempuan di wilayah adat kembali mendapatkan sorotan ketika Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengunjungi komunitas Tengger di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Kunjungan tersebut berlangsung pada Jumat (05/12/2025) dan menjadi ruang dialog terbuka yang mempertemukan warga perempuan Tengger dengan pemerintah pusat.
Dalam keterangan tertulisnya, Arifatul menjelaskan alasan utama kehadirannya. “Kunjungan saya ke Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura bertujuan mendengarkan langsung suara perempuan di kawasan adat Tengger,“ ujarnya. Ia menilai keberanian perempuan Tengger untuk berbicara jujur mengenai persoalan rumah tangga, sosial, hingga ekonomi merupakan modal penting untuk memastikan kebijakan pemerintah menjawab kebutuhan nyata masyarakat. “Pemberdayaan perempuan tidak dapat dilakukan secara top-down. Pemerintah harus datang, mendengar dan memahami realitas hidup perempuan di wilayah terpencil maupun adat,” katanya.
Forum dialog yang dikemas dalam kegiatan “Peningkatan Sumber Daya Ibu dan Anak Masyarakat Tengger” berlangsung hangat. Perempuan Tengger menyampaikan sejumlah isu, mulai dari akses pendidikan bagi anak, kebutuhan pelatihan usaha, hingga dorongan agar perempuan memperoleh ruang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.
Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ turut hadir dan berperan sebagai penghubung antara warga dan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa ruang dialog semacam ini harus diperluas hingga tingkat dusun agar suara masyarakat benar-benar menjadi dasar penyusunan kebijakan.
“Perempuan Tengger membutuhkan wadah komunikasi yang bebas dari formalitas kaku agar dapat mengemukakan kepentingan keluarga, ekonomi dan kebutuhan sosial secara jujur,” katanya.
Menurut Fahmi, keterlibatan perempuan sejak tahap perencanaan program merupakan elemen penting agar kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan keluarga di lereng Tengger. “Keterlibatan perempuan sejak tahap perencanaan merupakan kunci terciptanya program yang tepat sasaran,” ujarnya.
Selain isu kualitas pelayanan dan kebijakan, Wabup Fahmi juga menyoroti peluang ekonomi bagi perempuan Tengger melalui program bela-beli. Program tersebut, menurutnya, mampu memperluas pasar bagi produk UMKM lokal, terutama yang dikelola perempuan. Ia bahkan menargetkan peningkatan jumlah pelaku usaha perempuan di wilayahnya.
“Pemerintah daerah memiliki target mencetak seribu pengusaha perempuan baru dari berbagai kecamatan. Tengger memiliki potensi kuat untuk berkontribusi terhadap target tersebut karena karakter masyarakatnya yang mandiri dan produktif,” katanya.
Baik Menteri PPPA maupun Wabup Probolinggo menanggapi setiap aspirasi yang muncul dengan pemaparan mengenai program dan kemungkinan tindak lanjut. Pertemuan tersebut memperlihatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengangkat peran perempuan dalam komunitas adat Tengger, sekaligus memastikan suara mereka mendapat tempat dalam agenda pembangunan daerah. []
Diyan Febriana Citra.