YOGYAKARTA – Suasana di Kalurahan Ngunut, Playen, Gunungkidul, kembali memanas setelah ratusan warga menggelar aksi menuntut transparansi penggunaan anggaran pemerintah kalurahan, Senin (08/12/2025). Gelombang protes ini menjadi puncak dari kekesalan warga yang sejak lama mempertanyakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aksi tersebut juga menyoroti dugaan korupsi yang melibatkan salah satu perangkat desa.
Tanda-tanda ketidakpuasan warga sebenarnya sudah terlihat sejak Jumat (05/12/2025) malam, saat sejumlah warga memasang spanduk protes di pagar Balai Kalurahan Ngunut. Aksi hari ini menjadi kelanjutan dari gerakan sebelumnya. Massa berorasi, menyampaikan tuntutan atas dugaan penyimpangan anggaran, sekaligus menegaskan bahwa mereka tidak lagi puas dengan jalur mediasi yang dinilai tidak menghasilkan perubahan nyata.
Wakil Ketua Karang Taruna Ngunut, Ahmad Fatoni, menyampaikan bahwa aksi tersebut bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi persoalan yang sudah berulang.
“Aksi ini sebagai lanjutan aksi sebelumnya,” ujar Fatoni. Ia menjelaskan bahwa warga memutuskan membuka segel yang beberapa hari sebelumnya dipasang, agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Namun, mereka memilih tetap melanjutkan tekanan melalui proses hukum. “Untuk itu kita tidak menuntut segera diberikan jawaban karena proses hukum masih berjalan,” lanjutnya.
Fatoni menyebut persoalan dugaan penyalahgunaan anggaran itu sudah sejak lama dibahas bersama pemerintah kalurahan, baik melalui diskusi maupun mediasi. Namun, berbagai upaya itu tidak membuahkan perbaikan.
“Bukan di tahun ini saja, dan pernah diskusi, mediasi tapi tidak pernah ada perubahan sehingga kami memutuskan melakukan aksi, untuk membuat mereka jera dan supaya tidak ada lagi penyelewengan anggaran di Ngunut,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa salah satu kekhawatiran warga muncul setelah melihat kondisi rekening koran dana desa yang tidak mencerminkan pertanggungjawaban.
“Terbaca di rekening koran sudah habis dan tidak ada pertanggungjawaban. Dan di aksi ini kami melanjutkan agar dikawal ke depannya untuk proses hukum sampai dengan seadil-adilnya,” kata Fatoni.
Di sisi lain, pemerintah kalurahan merespons tuntutan warga dengan mengakui adanya dugaan korupsi yang melibatkan Danarto, bendahara kalurahan. Lurah Ngunut, Iswanto Hadi, tidak menutupi bahwa pihaknya sudah sejak awal menindaklanjuti laporan masyarakat. Ia memastikan Inspektorat Daerah Gunungkidul, kepolisian, dan penegak hukum lainnya telah turun melakukan pemeriksaan.
“Ada, iya mengakui. Posisinya sekarang tidak masuk, tapi masih aktif. Sudah SP beberapa kali tapi tidak diindahkan,” kata Iswanto mengenai status bendahara yang diduga menyelewengkan dana tersebut. Ia menyebut total kerugian desa diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. “Di atas Rp 400 juta di bawah Rp 500 juta. Jadi Danarto (Bendahara) di Kalurahan Ngunut ini kehidupannya memang sangat-sangat luar biasa dengan kemewahan,” ucapnya.
Aksi warga hari ini menunjukkan jelas bahwa masyarakat menuntut proses hukum berjalan transparan, serta berharap insiden serupa tidak kembali terjadi. Mereka juga menegaskan bahwa pengawasan publik terhadap anggaran desa merupakan bagian tak terpisahkan dari pemerintahan yang bersih. []
Diyan Febriana Citra.