PARLEMENTARIA – Pembahasan R-APBD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum bagi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim untuk menegaskan pentingnya arah kebijakan fiskal yang berkeadilan. Dalam pandangan fraksi, penurunan tajam dana transfer dari pusat tidak boleh melemahkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kepentingan masyarakat.
Fraksi PDIP menilai kondisi fiskal 2026 harus dikelola secara cermat karena berkurangnya Pendapatan Transfer Pusat (PTP) berdampak langsung terhadap kapasitas belanja daerah. Dengan sisa PTP sekitar Rp3,13 triliun, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dan berani dalam menyusun prioritas anggaran.
Fraksi ini menyampaikan bahwa pemangkasan belanja nonprioritas memang diperlukan, namun tidak boleh mengorbankan belanja modal strategis. Infrastruktur yang mendukung logistik, layanan kesehatan, serta sektor produktif seperti perikanan dan perkebunan dinilai tetap harus menjadi fokus utama.
“Belanja modal harus diarahkan pada sektor berdaya ungkit tinggi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung,” ujar Sugiyono.
Selain belanja modal, struktur belanja pegawai juga kembali menjadi sorotan. Fraksi PDIP menilai dominasi belanja pegawai berpotensi mengurangi fleksibilitas fiskal, sehingga penataan ulang menjadi kebutuhan mendesak agar APBD lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal, Fraksi PDIP mendorong optimalisasi PAD melalui sistem digital yang transparan dan akuntabel. Digitalisasi pajak dan retribusi diyakini mampu meningkatkan pendapatan sekaligus menekan kebocoran.
“Optimalisasi PAD harus memperkuat prinsip efektivitas dan efisiensi agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberi efek berganda bagi pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan,” tandas Sugiyono, Selasa (02/12/2025).
Fraksi PDIP juga memberikan perhatian khusus pada isu Dana Bagi Hasil (DBH). Fraksi ini menyatakan dukungan terhadap sikap tegas pemerintah provinsi yang menolak pemotongan DBH, karena kebijakan tersebut dinilai berpotensi melemahkan kemampuan fiskal daerah.
Jika jalur diplomasi dan mekanisme konstitusional tidak membuahkan hasil, Fraksi PDIP menilai aspirasi masyarakat tetap harus disalurkan dalam koridor hukum yang berlaku demi menjaga hak fiskal daerah.
Isu stunting turut menjadi perhatian fraksi. PDIP mendorong penguatan data dan perluasan intervensi gizi spesifik, khususnya bagi keluarga miskin dan wilayah pedesaan, agar program penurunan stunting berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna