YOGYAKARTA – Upaya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam membangun kemandirian pangan mendapat apresiasi dari Badan Gizi Nasional (BGN). Melalui Program Lumbung Mataram yang telah disiapkan di tingkat desa, DIY dinilai memiliki fondasi kuat untuk menopang kebutuhan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara berkelanjutan, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan.
BGN menilai, kesiapan pasokan pangan lokal menjadi faktor krusial bagi keberlangsungan Program MBG, terutama di tengah bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tanpa perencanaan matang, lonjakan kebutuhan bahan pangan dikhawatirkan dapat memicu tekanan inflasi dan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa konsep Lumbung Mataram yang digagas Pemerintah Provinsi DIY telah menjawab tantangan tersebut.
“Alhamdulillah. Luar biasa. Ternyata Ngarso Dalem telah menyiapkan Program Lumbung Mataram, yang akan dibangun secara integrated, untuk peternakan dan pertanian. Lumbung Mataram ini nanti insya Allah akan memasok dapur-dapur MBG,” kata Nanik usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Gedong Wilis, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Selasa (23/12/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X memaparkan bahwa Lumbung Mataram bukan sekadar program pangan, melainkan strategi pemberdayaan masyarakat desa. Setiap desa di DIY diarahkan menyiapkan lahan kas desa seluas 1 hingga 1,25 hektare yang dikelola oleh warga tidak memiliki sawah, baik untuk pertanian maupun peternakan.
“Lumbung Mataram ini sudah kami siapkan sejak dua tahun yang lalu, untuk membantu warga masyarakat yang kurang beruntung,” kata Sultan.
Menurut Nanik, pendekatan pertanian dan peternakan terintegrasi seperti ini menjadi solusi jangka panjang bagi Program MBG. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, pasokan bahan baku dapat terjaga stabil, harga lebih terkendali, serta manfaat ekonomi langsung dirasakan oleh warga desa.
“Diharapkan dengan adanya Lumbung Mataram ini, tidak ada lagi yang membeli dari luar daerah. Sehingga kemandirian ekonomi dan juga pemberdayaan masyarakat akan terjadi,” kata Nanik, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga untuk pengelolaan program MBG.
Program Lumbung Mataram juga dinilai sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Dalam Pasal 38, disebutkan bahwa pelaksanaan MBG harus mengutamakan produk dalam negeri serta melibatkan ekonomi desa, mulai dari usaha mikro, usaha kecil, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sri Sultan berharap program tersebut mampu menyuplai sebagian besar kebutuhan bahan baku bagi dapur-dapur MBG di DIY.
“Harapan saya ini bisa, sebagian besar, bisa supply pada kebutuhan-kebutuhan untuk makan gratis,” kata Sultan.
Jika implementasinya berjalan sesuai rencana, Lumbung Mataram berpotensi diperluas ke lebih banyak desa, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. BGN pun berkomitmen menjadikan program ini sebagai contoh praktik baik yang dapat direplikasi di daerah lain.
“Saya berterima kasih. Saya akan sampaikan bahwa DIY sudah mempelopori, di mana desa memanfaatkan lahan idle, atau bengkok kalau perlu, untuk ditanami warga masyarakat yang tidak punya sawah, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan peternakan,” ujar Nanik. []
Diyan Febriana Citra.