DEPOK – Desakan publik agar penanganan kasus kekerasan yang melibatkan aparat negara dilakukan secara transparan dan adil mengemuka di Kota Depok. Sejumlah warga yang mengatasnamakan perwakilan korban penganiayaan mendatangi kantor Polres Metro Depok, Jawa Barat, Senin (05/01/2026) siang, untuk menyuarakan tuntutan keadilan atas tewasnya seorang buruh harian lepas berinisial WAT (24).
Aksi tersebut berkaitan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI Angkatan Laut berinisial M terhadap dua warga sipil, yakni WAT dan DN (39). Insiden itu berujung pada meninggalnya WAT, sementara DN dilaporkan mengalami luka serius. Kehadiran massa menjadi simbol kekecewaan dan kekhawatiran masyarakat terhadap lambannya proses penanganan hukum pada tahap awal kejadian.
Pantauan di lokasi menunjukkan massa aksi, yang mayoritas mengenakan pakaian putih, berkumpul di depan Mapolres Metro Depok. Mereka menyerukan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas peristiwa tersebut dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Aparat kepolisian terlihat berjaga di sekitar pintu masuk mapolres untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Kuasa hukum korban, Aziz Talalu, menegaskan bahwa kasus tersebut seharusnya dapat langsung diproses tanpa menunggu laporan resmi dari pihak keluarga. Ia menilai ada aspek penanganan awal di tempat kejadian perkara (TKP) yang semestinya dilakukan lebih cepat untuk mencegah hilangnya barang bukti.
“Ini bukan delik aduan, ini delik biasa. Semestinya di TKP pelaku itu sudah di police line dulu untuk memastikan jangan sampai ada barang bukti yang dihilangkan,” ucap Aziz saat berorasi, Senin (05/01/2026).
Selain menuntut kejelasan proses hukum terhadap pelaku utama, Aziz juga mendesak agar pihak-pihak lain yang terlibat dalam penganiayaan tersebut segera ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban. Menurutnya, keadilan bagi korban tidak hanya ditentukan oleh satu tersangka, tetapi juga oleh pengungkapan peran semua pihak yang terlibat.
Dalam aksinya, massa juga meminta adanya koordinasi yang jelas antara aparat penegak hukum sipil dan militer, mengingat kasus ini melibatkan anggota TNI. Mereka berharap tidak ada kesan saling lempar tanggung jawab antarlembaga dalam penanganan perkara yang telah merenggut nyawa warga sipil.
Hingga pukul 13.18 WIB, massa masih bertahan di lingkungan Mapolres Depok. Aparat kepolisian berupaya menenangkan situasi sembari memfasilitasi pertemuan antara kuasa hukum korban dan pihak kepolisian untuk mendapatkan penjelasan resmi terkait perkembangan penanganan kasus.
Sebelumnya diberitakan, peristiwa penganiayaan terjadi di wilayah Tapos, Kota Depok, pada Jumat (02/01/2026) dini hari. Kejadian bermula ketika prajurit TNI AL berinisial M bersama seorang warga sipil mencurigai adanya aktivitas transaksi ilegal yang dilakukan oleh WAT dan DN di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Dugaan transaksi ilegal tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh aparat berwenang.
Kecurigaan itu kemudian berujung pada tindakan kekerasan fisik terhadap kedua korban. Akibat penganiayaan tersebut, WAT dilaporkan meninggal dunia, sementara DN mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis.
Saat ini, Polisi Militer Kodam III telah mengamankan Serda M dan menerima pelimpahan berkas perkara dari Polsek Cimanggis. Prajurit tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif sesuai dengan ketentuan hukum militer. Di sisi lain, masyarakat berharap proses hukum berjalan terbuka dan memberikan rasa keadilan, khususnya bagi keluarga korban.
WAT diketahui bekerja sebagai buruh harian lepas, sedangkan DN berprofesi sebagai tukang parkir. Kasus ini menjadi sorotan publik dan kembali memunculkan tuntutan agar penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, sekaligus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan. []
Diyan Febriana Citra.