SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Timur. Momentum peringatan hari jadi tersebut dinilainya sebagai refleksi perjalanan panjang pembangunan daerah sekaligus pijakan untuk memperkuat kemandirian fiskal ke depan. “Provinsi Kalimantan Timur ini kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-69,” ujar Hasanuddin Mas’ud saat ditemui seusai rapat paripurna, Jumat (09/01/2026).
Menurut Hasanuddin, usia 69 tahun menunjukkan bahwa Kalimantan Timur telah memasuki fase kedewasaan sebagai daerah otonom. Dengan usia tersebut, ia menilai sudah saatnya pembangunan daerah diarahkan pada penguatan kemandirian, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. “Jadi usianya sudah tidak muda lagi, sudah dewasa,” katanya.
Ia berharap, kedewasaan usia Provinsi Kalimantan Timur juga sejalan dengan kemampuan daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara mandiri melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). “Tentu kita berharap bisa dewasa juga dalam APBD, paling tidak kita bisa berdiri di kaki kita sendiri dengan pendapatan asli daerah sendiri,” ucapnya.
Hasanuddin menegaskan, dana bagi hasil (DBH) maupun dana alokasi dari pemerintah pusat semestinya tidak lagi menjadi tumpuan utama pembiayaan daerah. Menurutnya, dukungan anggaran dari pusat seharusnya diposisikan sebagai tambahan atau pelengkap. “Kalau memang ada DBH ataupun dana alokasi yang lain itu adalah bonus, tapi kita berharap ke depan Kaltim bisa berdiri dengan APBD sendiri,” tegas Hasanuddin.
Lebih lanjut, ia menyebut Kalimantan Timur memiliki modal kuat untuk mewujudkan kemandirian fiskal. Hal tersebut tercermin dari kontribusi daerah ini terhadap perekonomian nasional yang tergolong besar sejak awal berdiri. “Sejak berdiri, kontribusi Kaltim terhadap PDB nasional bruto cukup tinggi dan kita masuk lima besar dari 36 provinsi,” ungkapnya.
Menurut Hasanuddin, capaian tersebut menjadi indikator bahwa Kalimantan Timur sejatinya memiliki kapasitas ekonomi untuk membiayai pembangunan daerah dengan kekuatan sendiri tanpa ketergantungan berlebihan pada pemerintah pusat. “Jadi sebenarnya kita bisa berdiri di kaki sendiri,” katanya.
Ia juga berharap kebijakan realokasi anggaran yang saat ini dilakukan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan semangat pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah secara lebih maksimal. “Mudah-mudahan dengan keadaan realokasi anggaran ini menambah semangat kita bahwa pendapatan asli daerah dengan usaha pemerintah daerah sendiri itu lebih baik,” ujarnya.
Di sisi lain, Hasanuddin menilai perpindahan sebagian anggaran ke pemerintah pusat tidak sepenuhnya dapat dimaknai sebagai efisiensi. Menurutnya, kebijakan tersebut lebih tepat disebut sebagai pergeseran atau realokasi kewenangan pembiayaan. “Adanya anggaran yang lebih banyak masuk ke pusat itu sebenarnya bukan efisiensi, tapi realokasi ke pusat,” jelasnya.
Ia mencontohkan sejumlah program nasional yang kini dibiayai melalui anggaran pusat, padahal sebelumnya berada dalam lingkup pembiayaan daerah. “Banyak anggaran ke pusat seperti makan gratis, sekolah SDR, sekolah rakyat, sehingga anggaran yang seharusnya dilakukan di provinsi dipindahkan ke anggaran pusat,” pungkas Hasanuddin Mas’ud. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Agnes Wiguna