SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memanggil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Samarinda untuk membahas evaluasi kinerja tahun 2025 dan perencanaan program kerja 2026, Senin (12/01/2026). Rapat digelar di kantor DPRD Kota Samarinda dan dipimpin oleh Komisi III yang membidangi urusan pemerintahan dan pelayanan publik.
Fokus utama rapat mencakup dua hal: evaluasi kinerja Damkar di 2025 dan penyusunan rencana program kerja serta anggaran untuk 2026. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyatakan, evaluasi difokuskan pada dua aspek penting, yakni realisasi fisik dan realisasi keuangan.
“Di 2025 yang kita evaluasi ada dua aspek, pertama realisasi fisik, kedua realisasi keuangan. Realisasi keuangan penting untuk memastikan tidak ada utang pemerintah kepada pihak ketiga di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan,” ujar Abdul Rohim saat ditemui di sela rapat.
Menurut Abdul Rohim, kinerja Damkar pada 2025 tergolong sangat baik dengan capaian mencapai 90 persen. Namun, persoalan muncul pada rencana anggaran 2026 yang dinilai masih terbatas. Pagu anggaran Damkar tahun ini sebesar Rp 25 miliar, sebagian besar hanya cukup untuk gaji ASN, P3K, listrik, air, dan BBM.
“Keterbatasan anggaran ini perlu menjadi perhatian serius karena peran Damkar sangat vital. Tugas mereka kini tidak hanya memadamkan api, tapi juga mengevakuasi hewan seperti ular dan biawak, hingga membantu warga melepaskan cincin yang tersangkut,” kata Abdul Rohim.
Komisi III DPRD berencana mengadakan pembahasan lanjutan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar Damkar mendapatkan perhatian lebih. Minimnya anggaran berpotensi menghambat upaya pencegahan dan penanganan bencana.
“Kita minta Dinas Damkar menyampaikan seluruh kebutuhan, baik fisik maupun nonfisik. Nanti kita akan mencari solusi, bisa melalui diskusi dengan TAPD atau melibatkan pihak swasta melalui dana CSR,” tambah Abdul Rohim.
Rapat ini menunjukkan DPRD Samarinda serius menyoroti kesiapan Damkar dalam menghadapi berbagai potensi musibah, sekaligus mencari cara agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu akibat keterbatasan anggaran. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Agnes Wiguna